Banjarmasin Rancang Sekolah Tatap Muka untuk Jenjang SMP

Sejumlah pelajar dari berbagai jenjang sekolah mengikuti proses belajar mengajar dalam jaringan (daring) menggunakan fasilitas WiFi gratis, di Masjid Al Muhajirin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/8/2020) – Foto Ant

BANJARMASIN – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, menyetujui rancangan sekolah tatap muka yang disiapkan Dinas Pendidikan (Dsidik) setempat untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Rencananya, kebijakan tersebut akan dimulai pada awal November 2020, dan dimulai dari kawasan zona hijau. Kepala Dinkes Kota Banjarmasin, Machli Riyadi menyebut, aturan main yang dirancang oleh Disdik sudah memenuhi kriteria penerapan protokol kesehatan COVID-19. “Sudah bagus. Tinggal kita tunggu nanti sekolah mana yang siap menerapkannya,” ujarnya, Minggu (25/10/2020).

Tentunya, kata juru bicara Gugun Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin itu, pihaknya akan melakukan kunjungan untuk memastikan kesiapan itu. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyebut, ada 39 kelurahan di daerah itu sudah berstatus zona hijau penularan virus corona atau COVID-19.

Sementara untuk zona kuning, masih pada 12 kelurahan. Dan tinggal satu kelurahan, yakni Kelurahan Sungai Miai, yang masih berstatus zona merah. “Semuanya tetap harus waspada, jangan sampai lengah, terus disiplin pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan tetap menjaga daya tahan tubuh,” ujar Machli.

Kadinkes Kota Banjarmasin, Machli Riyadi – Foto Ant

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Disdik setempat merancang pelaksanaan sekolah tatap muka karena kasus COVID-19 mulai menurun. “Kita rencanakan awal November ini pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Banjarmasin dimulai lagi, namun di daerah zona hijau,” kata Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto.

Menurut dia, uji coba sekolah tatap muka pada November ini hanya untuk tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat SD, rencananya baru dilakukan pada awal 2021. Kesiapan menjadi hal nomor satu dalam pelaksanaan sekolah tatap mukaAda prosedur terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 ketat, yang harus dipenuhi sekolah sebelum melaksanakannya. “Sekolah yang tatap muka harus melakukan prosedur. Di antaranya protokol kesehatan dan budaya sekolah. Contoh salaman dengan guru di tiadakan dulu. Karena tak boleh ada kontak fisik,” katanya.

Penetapan ini bukan bersifat wajib. “Sekali lagi yang menentukan adalah kesiapan sekolah. Pemkot tidak akan mengeluarkan izin, jika prosedur yang sudah ditentukan tak bisa dipenuhi. Prosesnya sekolah akan minta persetujuan ke Disdik. Bukan kita yang nyuruh. Setelah syarat diverifikasi kalau sudah memenuhi baru izin dikeluarkan,” tambahnya.

Sebagai gambaran, penerapan protokol kesehatan COVID-19 di pembelajaran tatap muka terbatas di antaranya diatur terkait kapasitas jumlah siswa di kelas. Batas maksimal tampung hanya 18 siswa per rombongan belajar.  Untuk mengatasi keterbatasan ruangan, maka harus ada sistem shift atau bergantian. Setiap kelas bakal dibagi menjadi dua, separuh tatap muka terbatas, sisanya belajar jarak jauh (daring).

Kemudian untuk jam belajar, juga lebih singkat dari kondisi normal. Batas maksimal belajar di sekolah hanya empat jam pelajaran. Dengan satu kali istirahat. Siswa juga diwajibkan membawa bekal sendiri. Karena jajan di luar tidak diperkenankan. “Jam masuk tidak serentak. Agar tak ada penumpukan. Waktu belajar empat jam. Satu kali istirahat dan kantin tidak dibuka. Jadi harus bawa bekal masing-masing,” katanya.

Mengenai apakah sudah ada sekolah yang menyatakan siap untuk penerapan ini, menurut dia, pihak sekolah juga masih perlu menjaring pendapat dari para orang tua siswa, apakah mereka bersedia atau tidak jika anaknya kembali belajar di sekolah. “Masih belum ada sekolah yang mengajukan. Karena sekolah juga perlu survei persetujuan orang tua. Nanti mereka membuat perjanjian melalui komite sekolah,” demikian Agus Daryanto.

Pemkot Banjarmasin telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No.86/2020, tentang Pedoman Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 di Banjarmasin, salah satunya menerapkan sanksi denda Rp100 ribu bagi pelanggar.

Dengan diterapkan maksimal Perwali ini, kasus positif COVID-19 di Banjarmasin terkonfirmasi mulai menurun atau melandai. Bahkan kini, kasus kesembuhan pasein COVID-19 di Banjarmasin telah mencapai 3.128 orang dari jumlah yang tertular totalnya 3.485 orang, di mana kasus kematian akibat virus ini sebanyak 164 orang. (Ant)

Lihat juga...