Banyak Produk UMKM tak Terserap Pasar

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menyebut, banyak produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak terserap oleh pasar.

Maka, untuk mengatasi masalah ini, anggaran belanja Kementerian dan Lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) difokuskan untuk membeli produk UMKM di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Tahun ini saja ada Rp 321 triliun anggaran untuk 2021 yang bisa dibelanjakan untuk produk UMKM,” ujar Teten, pada diskusi webinar bertajuk ‘Penerapan Protokol Kesehatan di UMKM’ yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya melalui koperasi-koperasi siap menyerap produk-produk pangan petani, seperti kopi, bawang merah, beras dan garam. Produk pangan yang tidak terserap pasar ini, dikerjasamakan melalui skema resi gudang.

“Intinya hulu hilir kami lakukan, misalnya ada yang over supply karena permintaan sedikit, seperti kopi yang sekarang tidak bisa diserap oleh pasar dalam negeri dan luar negeri. Kami yang beli langsung ke petaninya, agar mereka punya uang. Nah, lalu kopinya kami simpan di gudang,” urainya.

Adapun contoh lain skema resi gudang, kata dia, terjadi over supply untuk sektor pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ada keluhan dari petani dimana garam mereka tidak terserap oleh pasar. Begitu juga bawang merah yang over supply di Brebes, Jawa Tengah.

Selanjutnya terjadi over supply pangan di Bali karena mayoritas pekerja hotel berpindah profesi untuk mengolah sawah di desanya. Sehingga penggunaan tanah maksimum, tetapi tidak ada daya serap terhadap produk pangan yang dipanen mereka.

“Ini yang harus diatasi oleh kami agar petani tetap bisa menjual produk pangannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sejauh ini Indonesia memiliki lebih dari 60 juta UMKM. Dan sebanyak 13 persen di antaranya sudah menjalankan bisnis secara daring. Sementara 87 persen sisanya masih menjalankan usaha secara luring atau offline.

Selama Covid-19, produktivitas pelaku UMKM yang sudah menjalankan bisnis secara digital masih terbatas akibat terdampak wabah ini.

Di samping itu juga menurutnya, pelaku UMKM yang belum menjalankan bisnis secara digital juga memiliki sejumlah masalah. Yakni di antaranya, tidak adanya infrastruktur dasar, minimnya literasi digital, dan ketidaksiapan produk.

Data Kementerian Koperasi dan Usahs Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat sejak tanggal 14 Mei 2020 hingga 15 Juli 2020 jumlah UMKM yang migrasi dari cara konvensional ke digital bertambah 1.069.016 unit.

“Jualan online produk UMKM kwartal II tahun ini naik 26 persen dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Teten berharap semua kebijakan pemerintah tersebut dapat membuat UMKM bertahan selama Covid-19. “Syukur-syukur cepat pulih hingga ekonomi normal kembali,” tutupnya.

Lihat juga...