Bawaslu Jateng Masih Kekurangan Petugas Pengawas TPS

Editor: Koko Triarko

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jateng, Sri Sumanta, saat dihubungi di Semarang, Jumat (16/10/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, masih kekurangan jumlah petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di 21 kabupaten/kota. Imbasnya, pendaftaran PTPS yang sudah digelar pada 3-15 Oktober 2020, akhirnya diperpanjang hingga 19 Oktober 2020.

“Jumlah kekurangannya belum bisa direkap. Soalnya datanya di kabupaten/kota masih bergerak terus. Angka pendaftarnya setiap kabupaten/kota sangat bervariasi,” papar Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jateng, Sri Sumanta, saat dihubungi di Semarang, Jumat (16/10/2020).

Dipaparkan, sesuai peraturan perundangan, setiap TPS akan diawasi satu Pengawas TPS. PTPS ini dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan suara pemilihan, dan dibubarkan tujuh hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan.

“Peran PTPS sangat penting dalam proses Pilkada 2020. Mereka bertugas dan memiliki wewenang dalam mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara, hingga menyampaikan keberatan jika ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi. Termasuk menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara,” tandasnya.

Sumantan menandaskan, untuk bisa menjadi petugas PTPS, ada persyaratan yang harus dipenuhi, terutama dari segi netralitas. Itu sebabnya, mereka yang mendaftar diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau BUMN/BUMD.

Termasuk, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN dan BUMD selama masa keanggotaan bila terpilih.

“Selain itu, ada persyaratan lainnya terkait pandemi Covid-19, yakni bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau swab,” tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiudin, menjelaskan, minimnya pendaftar petugas PTPS tersebut karena faktor usia dan pendidikan.

“Jadi usia minimal untuk menjadi petugas PTPS ini 25 tahun dan pendidikan minimal SMA. Persyaratan ini yang membuat banyak pendaftar sudah tercoret, karena tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Dijelaskan, Bawaslu Jateng membutuhkan 44.077 orang PTPS. Jumlah ini sesuai jumlah TPS yang ada di Jateng.

“Nantinya, setiap TPS harus diawasi satu Pengawas TPS. Karena saat ini masih dalam masa pandemi, proses pembentukan PTPS harus sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Misalnya, proses wawancara bisa dilakukan secara daring. Pendaftar Pengawas TPS dapat mengajukan surat lamaran dan berkas pendaftaran secara langsung atau dapat dilakukan melalui media daring atau pos,” lanjutnya.

Rofiudin menambahkan, informasi lebih lengkap bisa didapatkan di kantor Panwaslu masing-masing kecamatan. Bisa juga membuka website Bawaslu di 21 kabupaten/kota di Jateng.

“Kita harapkan, dari seleksi ini mendapatkan petugas PTPS yang profesional, berintegritas, adil dan independen. PTPS terpilih akan dilantik pada 16 November 2020,” tandasnya.

Setali tiga uang, minimnya pendaftar juga dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, dalam perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 21 kabupaten/kota.

Pendaftaran petugas KPPS yang sudah digelar sejak mulai 7 -11 Oktober 2020, akhirnya diperpanjang mulai 14-18 Oktober 2020.

“Dari 21 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Semarang dan Kendal yang tidak meminta perpanjangan pendaftaran KPPS. Kondisi di lapangan yang berbeda-beda, sehingga penyebab kekurangan jumlah petugas KPPS ini sangat bervariasi. Termasuk di masing-masing TPS dan desa,” tandas Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPU Jateng, M Taufik.

Pihaknya berharap, dengan perpanjangan pendaftaran tersebut kekurangan petugas KPPS bisa dipenuhi. “Untuk jumlah masih direkap, jadi angka pastinya belum bisa disampaikan,” pungkasnya.

Lihat juga...