Bea Cukai Jateng Gagalkan Peredaran Pisau Cukur Impor Palsu

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Kantor Dirjen Bea Cukai Jateng-DIY, melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, berhasil menggagalkan upaya peredaran barang impor tiruan yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Tercatat sebanyak 185 karton berisi razor atau pisau cukur merk Gillette, berhasil disita petugas. Dari ratusan karton tersebut, berisi 390.000 tangkai pisau cukur dan 521.280 kepala pisau cukur yang diimpor oleh PT LBA dari Tiongkok.

“Awal temuan ini dari adanya laporan dari PT Procter & Gamble (P&G) Indonesia, dan telah melakukan perekaman (rekordasi) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 tahun 2018. Kami berkewajiban menotifikasi jika ditemukan barang yang direkordasi tadi untuk memberitahukan ke pemilik merek,” papar Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Anton Martin, di sela gelar penindakan di gudang penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang, Senin (26/10/2020).


Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Anton Martin, di sela gelar penindakan di gudang penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang, Senin (26/10/2020). Foto: Arixc Ardana

Dipaparkan, pihak pelapor menduga ada pemalsuan merek pisau cukur tersebut, sehingga dari P&G meminta agar pisau cukur dengan merek yang diduga dipalsukan tersebut dilindungi, agar tidak beredar di pasaran.

Martin menjelaskan, pisau cukur palsu tersebut diimpor secara legal, namun diduga ada pemalsuan merek. “Saat ini masih dalam proses pengadilan, nanti yang memutuskan terkait kepemilikan merek dari Pengadilan Niaga,” tambahnya.

Dijelaskan, keberhasilan penindakan ini juga tidak Iepas dari peran right holder atau pemegang hak, karena yang bersangkutan sebelumnya telah melakukan perekaman atau rekordasi dalam sistem CEISA HKI, yakni sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Rekordasi HKI sendiri telah diimplementasikan oleh Bea Cukai sejak 21 Juni 2018. Dengan adanya sistem ini, Bea Cukai dapat segera memberikan notifikasi kepada right holder apabila terjadi dugaan importasi atau eksportasi barang yang melanggar HKI,” terang Martin.

Ditegaskan, penindakan atas barang impor atau ekspor yang melanggar HKI sangat penting, untuk melindungi industri dalam negeri, terutama right holder maupun industri kreatif, agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing.

“Harapannya jika mereka ini terlindungi, usaha dapat berkembang, sehingga dapat berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak,” tandasnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto, menambahkan, upaya penegahan dan memberikan notifikasi penegahan tersebut kepada right holder yaitu PT Procter & Gamble Home Production Indonesia, sebagai bentuk upaya bahwa Indonesia peduli terhadap perlindungan HKI.

Penegahan merupakan upaya menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai.

“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia, dan menambah poin Indonesia agar dapat dikeluarkan dari priority watch list United States Trade Representative (USTR) untuk isu perlindungan HKI,” terangnya.

Ditegaskan, sinergitas antarkementerian, lembaga dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam perlindungan HKI, termasuk peran serta aktif right holder untuk melakukan rekordasi merek atau hak cipta ke Bea Cukai.

Lihat juga...