Begini Manfaat UU Ciptaker di Sektor Kelautan dan Perikanan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini, menjelaskan, setidaknya ada 4 manfaat yang bisa didapat nelayan dari lahirnya Undang-Udang Cipta Kerja atau sapu jagat tersebut.

Menurutnya, keberadaan Omnibus Law tidak hanya mempermudah perizinan yang akan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia, tapi juga membawa banyak manfaat untuk masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan.

Dikatakan dalam UU Cipta Kerja mempermudah perizinan, karena selama ini nelayan dengan kapal di atas 10 GT harus mengantongi belasan dokumen perizinan bila ingin melaut secara legal.

“Izin tersebut di antaranya dari KKP, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. Dengan adanya UU Ciptaker, perizinan kini satu pintu hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perizinan lebih sedikit dan masa berlakunya sama,” ujar Zaini, melalui keterangan resmi, Minggu (11/10/2020).

Dia mencontohkan, bahwa dulu ada yang izinnya mati Desember, ada yang Januari, ada yang Juni dan sebagainya. Padahal satu dari item perizinan masa berlakunya habis, maka mempengaruhi izin lainnya, dan membuat nelayan terhambat untuk melaut.

Selanjutnya, ABK dan buruh pelabuhan mendapat perhatian dengan adanya UU Ciptaker yang memperhatikan nasib anak buah kapal dan juga buruh harian di pelabuhan. Mereka masuk sebagai kategori nelayan kecil, sehingga berhak mendapat bantuan program pemerintah yang diperuntukkan bagi nelayan.

Zaini menerangkan, itulah alasan kenapa di UU Cipta Kerja tidak lagi menyebutkan ukuran kapal sebagai tolok ukur nelayan kecil. Penamaan nelayan kecil hanya berlaku untuk pengurusan izin.

“Mereka ini tidak pernah tersentuh pelatihan maupun bantuan karena tidak punya kapal. Tapi apa mereka bukan nelayan? Hidup mereka bisa saja lebih susah dari nelayan yang punya kapal walau ukurannya kecil,” tegas Zaini.

Ketiga adalah perlindungan lingkungan lebih tinggi. Banyak yang menganggap kehadiran UU Cipta Kerja mengesampingkan analisis dampak lingkungan demi kelancaran investasi, karena tidak tertera dalam pasal di dalamnya.

Namun izin lingkungan tetaplah ada, dibahas lebih lanjut dalam aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah yang tengah dirancang.

“Prinsip dan konsepnya sama tidak ada yang berubah. Hanya sekarang diintegrasikan saja dalam Perizinan Berusaha,” ujar Zaini.

Persetujuan Lingkungan menjadi syarat memperoleh Perizinan Berusaha. Bila terjadi pelanggaran, Perizinan Lingkungan dicabut yang artinya Perizinan Berusaha ikut dicabut. Sementara ketentuan lama, bila salah satu izin dicabut, izin lainnya masih berlaku.

“Penyatuan izin ini justru lebih melindungi lingkungan. Karena satu bermasalah, izin lainnya ikut dicabut,” tegas Zaini.

Terakhir terkait lapangan kerja dan meningkatkan peluang usaha. Kemudahan dan penyederhanaan perizinan menjadi kunci meningkatnya investasi di Indonesia. Sejalan dengan itu, terjadi penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan roda produksi dan distribusi.

Kemudahan perizinan tidak hanya untuk sektor padat modal tapi juga padat karya atau UMKM. Pemerintah juga memberikan stimulus, salah satunya menanggung biaya sertifikasi halal bagi produk UMKM.

“Kemudahan ini tentu mendorong UMKM tumbuh dan meningkatkan peluang usaha di tengah masyarakat, seiring semakin bervariasinya produk yang dihasilkan,” pungkasnya.

Lihat juga...