Biaya Sertifikasi Halal, MUI Kedepankan Transparansi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berkomitmen mengelola biaya sertifikasi halal dengan transparan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang transparansi biaya sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI.

Pertanyaan ini kerap terlontar selama beberapa tahun ini. Padahal menurutnya, dalam biaya sertifikasi halal, besaran biaya itu sesuai dengan skema yang telah disepakati oleh pihak perusahaan yang tertuang dalam akad.

“Jadi, yang dimaksud tidak transparan di sini seperti apa? Tentu perlu dipetakan sehingga persepsi berbagai pihak tidak terpecah. Dan terfokus pada solusi, sertifikasi halal pun bisa berjalan tanpa ada persepsi negatif yang terus menghantui,” ungkap Lukman saat dihubungi Cendana News, Sabtu (10/10/2020).

Karena bagaimana pun menurutnya, sertifikasi halal itu harus berjalan seiring dengan telah efektif berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“UU JPH ini mewajibkan semua produk yang diproduksi, diedarkan dan dijual di Indonesia bersertifikasi halal. Ini aturannya,” ujar Lukmanul Hakim yang menjabat Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Dia menyebut, dalam prosesnya, UU JPH ini melibatkan setidaknya tiga pihak dalam pelayanan sertifikasi halal. Yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

LPPOM MUI yang berdiri sejak 31 tahun lalu merupakan salah satu LPH yang melaksanakan pemeriksaan kehalalan bahan dalam suatu proses produksi. Dalam pemeriksaannya, LPPOM MUI bersifat independen tanpa ada intervensi pihak manapun, termasuk MUI.

Kemudian LPPOM MUI  melaporkan hasil pemeriksaannya kepada MUI untuk difatwakan status hukumnya. “Apakah suatu produk telah memenuhi persyaratan halal atau belum,” imbuhnya.

Dia menegaskan, LPPOM MUI sebagai LPH bukanlah instansi atau lembaga pemerintah. Maka dari itu, dalam menjalankan pemeriksaan kehalalan produk, LPPOM MUI tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kehalalan produk, LPPOM MUI memberlakukan biaya tertentu kepada perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal.

Langkah ini menurutnya, sama halnya dengan lembaga sertifikasi lainnya, misalnya sertifikasi mutu. Tapi tentunya, besaran biaya sesuai dengan skema yang telah disepakati oleh pihak perusahaan yang dituangkan dalam akad.

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa proses pembiayaan sertifikasi halal di LPPOM MUI dilakukan dengan sangat transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika kemudian ada  anggapan bahwa biaya sertifikasi halal tidak transparan merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Karena kedua belah pihak, baik LPPOM MUI maupun perusahaan sama-sama mengetahui biaya yang dikeluarkan dan disepakati dalam bentuk akad pembayaran sertifikasi halal,” terang Lukman.

Yakni jelas dia, dalam akad tersebut biaya penetapan halal oleh MUI meliputi biaya jasa profesional auditor halal, biaya audit, biaya penetapan halal.

Semua komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui Sistem Sertifikasi Halal Online LPPOM MUI Cerol-SS23000.

Hal ini menurutnya, merupakan bentuk transparansi LPPOM MUI kepada perusahaan. “Jadi, tidak ada biaya yang ditutup-tutupi, sehingga perusahaan tahu betul peruntukan atas biaya yang dikeluarkannya,” tegasnya.

Sementara itu, lanjut dia, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, LPPOM MUI telah pula ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

LPPOM MUI telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Laporan Keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik.

Maka kata dia, dengan pengelolaan biaya sertifikasi halal yang sudah transparan seperti tersebut di atas, menjadikan penilaian laporan keuangan LPPOM MUI terus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jadi, dalam hal biaya sertifikasi halal, kami sangat transparan, tertuang dalam akad, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Lihat juga...