BKKBN Galakkan Pencegahan ‘Stunting’ Sejak Sebelum Pernikahan

BANDA ACEH – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) siap melakukan pencegahan stunting (kekerdilan) yang dimulai sejak pasangan melakukan persiapan pernikahan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait stunting.

Deputi Advokasi dan Informasi BKKBN Nofrijal, di Banda Aceh, Kamis, mengatakan bahwa penanganan stunting terbagi menjadi tiga bagian yakni mulai dari hulu berupa intervensi keluarga, tengah yakni yang berkaitan dengan infrastruktur, dan hilir atau yang berhubungan dengan klinis.

“Kalau hulu pasti di keluarga, dan lebih awal lagi adalah kita persiapkan remaja atau anak-anak muda yang akan menikah dengan segala kelengkapan pengetahuan dan keterampilan,” kata Nofrijal saat acara Advokasi dan KIE Program Bangga Bencana, bertema cegah stunting itu penting menuju keluarga berkualitas pada era COVID-19 bersama mitra kerja.

BKKBN resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab program penanggulangan stunting di Indonesia. Kini, kata Nofrijal, pihaknya terus melengkapi penyempurnaan draf instruksi presiden (Inpres) untuk menjalankan aksi atas mandat baru yang mereka terima.

Dia menjelaskan, ada dua kehidupan yang akan diintervensi BKKBN dalam mencegah stunting melalui keluarga, yakni pertama dimulai dari persiapan menikah dan kedua intervensi seribu hari pertama kehidupan (SHPK).

“Dua kehidupan itu akan kita intervensi. Remaja harus kita persiapkan menjelang dia menikah, dia kita perkenalkan apa saja yang menjadi pemicu atau alasan orang anaknya lahir atau hamil dalam kondisi tidak sehat. Maka kita persiapkan program konseling pranikah,” ujarnya.

Kemudian baru intervensi saat kehamilan, setelah kehamilan. SPHK itu dimulai dari konsepsi, hamil, hamil muda, hamil tua, melahirkan hingga membesarkan putra-putrinya sampai tiga tahun, itu yang menjadi penanganan stunting dari hulu. Dan itu tidak mudah karena banyak hal yang harus kita putus mata rantainya, ujar Nofrijal lagi.

Dia menyebutkan Presiden Jokowi menginginkan adanya percepatan penurunan terhadap angka stunting di Indonesia. Pada 2019 angka stunting nasional 27 persen, yang kemudian turun menjadi 24 persen pada 2020. Dan bahkan presiden menginginkan stunting bisa turun mencapai angka 14 persen.

“Dengan situasi Indonesia dilanda wabah COVID-19 ini maka percepatan itu semakin penting. Apalagi sesuai visi misi presiden membangun kualitas SDM yang maju, yang kompetitif. Kalau stunting terus seperti ini maka harapan kita agak terganggu,” katanya.

Kata dia, dalam menjalankan tugas baru itu BKKBN tentu harus memiliki rencana aksi yang jelas, dimulai dari capaian penurunan angka stunting per tahun hingga per lima tahun. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan kombinasi data dari Kementerian Kesehatan RI dengan data yang dikumpulkan BKKBN melalui pendataan keluarga 2021.

“Kita nanti secara pasti antara Maret, April itu akan kunjungan ke rumah-rumah melalui pendataan keluarga. Dan harapan kita semua yang terindikasi stunting, terutama orang tua yang berpotensi melahirkan anak stunting bisa terekam dalam data, dan data ter-update setiap saat,” ujarnya. (Ant)

Lihat juga...