Buruh Sepakati Aksi Mogok Nasional Selama Tiga Hari

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional selama tiga hari  pada 6-8 Oktober 2020.  Bahkan aksi itu sudah mendapat dukungan dari berbagai elemen untuk ikut  dan bersiap dalam aksi itu.

“Mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya Pasal 4,” ungkap Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui keterangan resminya, Minggu (4/10/2020).

Dikatakan dalam pasal tersebut tegas menyatakan bahwa fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

Dasar hukum mogok nasional juga tertuang dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Menurutnya ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Kesepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing.

“Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati bahwa 3  isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003, buruh sepakat.

Namun demikian, terhadap tujuh hal yang lainnya, buruh menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut. Ketujuh kesepakatan ditolak buruh adalah, soal UMK dan UMSK, pesangon, PKWT atau kontrak seumur hidup, outsourcing, waktu kerja, cuti dan hak cuti.

“Melalui ketujuh isu itu buruh menolak keras. Alasan itu, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” tegas Said Iqbal.

Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan, buruh kontrak yang mendapat konpensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun? Berarti buruh kontrak tidak akan mendapatkan konpensasi.

Satu hal yang pasti, dengan DPR setuju dengan karyawan kontrak dan pekerja outsourcing seumur hidup berarti no job security atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia.

Dia mempertanyakan kehadiran negara dalam melindungi buruh Indonesia termasuk melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya dengan dikontrak dan outsourcing seumur hidup.

“Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 persen sampai 80 persen dari total buruh. Dia  bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5 persen hingga 15 persen saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?” tegas Said Iqbal.

Lihat juga...