Cegah Klaster Pilwakot, Jumlah Pemilih per TPS Dibatasi

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memastikan dalam pelaksanaan Pilwakot 2020, pihaknya membatasi jumlah pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika dalam Pilkada sebelumnya, per TPS mencapai 800 pemilih, kini dibatasi maksimal 500 orang.

“Kita berupaya agar pelaksanaan Pilkada 2020, termasuk Pilwakot Semarang tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Untuk itu, sejumlah kebijakan kita ambil, termasuk pembatasan jumlah pemilih per TPS,” papar Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom saat dihubungi, Minggu (4/10/2020).

Dijelaskan, dengan adanya pembatasan tersebut, berimbas pada penambahan jumlah TPS yang dibutuhkan dalam Pilwakot Semarang 2020. Dari 3.000 TPS, menjadi  3.447 TPS yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang.

“Termasuk di TPS nanti juga menerapkan protokol kesehatan, mulai dari cek suhu tubuh, cuci tangan, hingga wajib masker bagi pemilih maupun penyelenggara. Tidak hanya itu, sebelum bertugas, penyelenggara akan mengikuti rapid test dan harus dinyatakan non reaktif,” terangnya.

Henry menjelaskan, berbagai upaya tersebut, dilakukan dalam usaha pencegahan covid-19. Termasuk untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, jika Pilwakot digelar secara aman, sehingga pemilih tidak ragu-ragu untuk datang dan memberikan suara.

Sejauh ini, KPU Kota Semarang menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada gelaran Pilwakot mendatang. Angka tersebut dari jumlah daftar pemilih sementara (DPS)sebanyak 1.180.211 jiwa, dengan rincian 572.335 laki-laki dan 607.876 perempuan.

“Kita berupaya secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan, agar mereka tidak takut datang ke TPS dan menggunakan hak pilih pada 9 Desember 2020,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Muhammad Amin menandaskan, pihaknya pun berupaya melakukan pengawasan agar pelaksanaan Pilwakot 2020, berjalan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19, ada berbagai aturan perubahan yang harus dipenuhi, dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi ini,” paparnya.

Aturan tersebut ditegakkan untuk mencegah, jangan sampai muncul klaster baru Covid-19 dari kegiatan Pilwakot, mulai dari kampanye, pencoblosan di TPS, hingga pelaksanaan pesta demokrasi tersebut selesai.

“Termasuk, saat ini, kita juga dalam proses perekrutan sebanyak 3.447 orang sebagai Pengawas TPS. Angka tersebut sesuai dengan jumlah TPS dalam Pilwakot 2020. Mereka ini selain mengawasi agar jangan sampai terjadi kecurangan, juga mengingatkan penyelenggara dan masyarakat, dalam penerapan protokol kesehatan di TPS,” tegasnya.

Pihaknya pun berharap dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin, disertai pengawasan yang maksimal dari berbagai pihak, dapat mencegah munculnya klaster Covid-19 dalam pelaksanaan Pilwakot Semarang 2020.

Lihat juga...