Dana BOP 2019 Disoal, Begini Jawaban Disdik Kota Bekasi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, diminta transparan dalam penyaluran dana hibah  BOP PAUD dan PKBM tahun anggaran 2019 tidak hanya memberi data klaim, tapi tidak merinci alamat dan nama lembaga penerima dana tersebut.

Pasalnya terdapat kejanggalan terutama pada lembaga PKBM penerima dana hibah BOP yang memunculkan beragam spekulasi dan tanggapan negatif serta pertanyaan  dalam pelaksanaannya.

“Jelas dalam 18 syarat penerima operasional dana hibah BOP, ada ketentuan surat kepemilikan tanah dan gedung. Sementara diketahui ada satu PKBM yang beralamat di salah satu kantor partai politik belakangan diketahui bermasalah soal asetnya. Tapi kenapa bisa cair, bahkan beberapa kali,” ungkap Latif, Ketua ARB Kota Bekasi mempertanyakan transparansi tentang dana hibah BOP PAUD dan PKBM tahun anggaran 2019, kepada Cendana News, Jumat (9/10/2020).

Hal lain, jelasnya dari ratusan lembaga PAUD dan puluhan PKBM sampai sekarang tidak pernah dibuka ke publik terkait alamat dan nama lembaga mana saja. Artinya informasi itu sangat minim, meski sudah dipertanyakan.

“Padahal kami, ingin mengkroscek ke lapangan jika ada alamat dan nama lembaga sebagai kontrol sosial terkait penyaluran dana BOP PAUD dan PKBM di Kota Bekasi. Karena dana tersebut jumlahnya mencapai puluhan miliar,” tukasnya.

Dikatakannya sebagai lembaga kontrol sosial, mempertanyakan soal transparansi. Seperti data pengajuan permohonan bantuan dana hibah BOP-PKBM yang telah terverifikasi secara lengkap meliputi alamat dari Disdik ke BPKAD Kota Bekasi seperti apa?

Kedua data alokasi anggaran dana hibah BOP-PKBM yang telah terverifikasi dari BPKAD ke Disdik. Data lengkap serta alamat lengkap PKBM yang mendapatkan dana bantuan hibah. Terakhir LKPj realisasi alokasi dana hibah BOP dan data pengembalian dana sisa anggaran.

“Sekarang publik hanya disajikan data klaim bahwa dana hibah BOP PAUD dan PKBM tahun anggaran 2019 telah dicairkan oleh lembaga. Tapi lembaga apa saja, tidak dipublis,” tegasnya mengatakan beberapa waktu sudah menggelar aksi, tapi belum ada transparansi.

Sementara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jumat (9/10/2020) menggelar konferensi pers tentang dana hibah BOP dan PKBM tahun 2019. Disdik mengklaim telah menyalurkan dana hibah bagi pusat PKBM berdasarkan pengisian Dapodik oleh lembaga PKBM yang kemudian turun SIMDAK BOP dari Kemendikbud dan diverifikasi oleh tim verifikasi.

“Disdik Kota Bekasi hanya mengusulkan dan usulan dari lembaga. Jadi anggaran dari pusat masuk ke kas daerah, dan langsung disalurkan ke lembaga yang sudah lolos verifikasi,” jelas Uu Saeful Mikdar Sekretaris Disdik Kota Bekasi.

Adapun tahapan dalam proses hibah ungkap Uu, diantaranya menyampaikan proposal usulan ke BPKAD setelah diverifikasi OPD, surat rekomendasi masuk dalam RKPD, KUA PPAS, RAPBD TA. 2019, APBD TA 2019 dan SK penerima hibah.

Berdasarkan SK awal Nomor : 460/Kep.89-BPKAD/II/2019 ditetapkan pagu sebesar Rp.28.744.670.000 dan dilakukan perubahan sesuai dengan SK Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.472-BPKAD/XI/2019 menjadi Rp.25.019.150.000, dan telah dicairkan oleh Iembaga yang terverifikasi sebesar Rp.23.576.564.000,-.

Dijelaskan, BOP PAUD dengan jumlah pencairan Rp. 19.070.340.000, dengan rincian tahap pertama sebesar Rp. 9.908.400.000, ditujukan kepada 788 lembaga. Tahap kedua sebesar Rp. 9.161.940.000, kepada 757 lembaga.

Sedangkan jumlah pencairan untuk PKBM sebesar Rp. 4.506.224.000, dengan rincian, tahap pertama kepada 22 lembaga sebesar Rp. 2.573.200.000, dan tahap kedua kepada 20 lembaga sebesar Rp. 1.933.024.000.

Untuk sisa anggaran sebesar Rp1.442.586.000, disampaikan juga oleh UU, saat ini ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), ada lembaga yang tidak bisa mencairkan karena dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat. Bahkan ada yang tidak mau menerima dana tersebut dengan alasan tertentu.

UU juga menjelaskan, dasar dilakukannya perubahan SK yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2019, tentang petunjuk teknis Penggunaan dana alokasi khusus Non Fisik BOP Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.

“Dinas Pendidikan Kota Bekasi berusaha untuk mengedepankan transparansi dan keterbukaan,” tukasnya.

Perlu diketahui juga, pencairan dana tersebut tergantung dari banyaknya jumlah siswa. Untuk PAUD atau Taman Kanak-kanak (TK) menerima Rp. 600 ribu per tahun, dan penyaluran terbagi dua kali dalam satu tahun. Sedangkan, untuk penyaluran PKBM terpisah tergantung paketnya. Seperti Paket A menerima Rp. 650 ribu, paket B menerima 700 ribu, sedangkan paket C menerima Rp.900 ribu.

Tujuan pemberian bantuan BOP PAUD adalah untuk meningkatkan layanan PAUD berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di seluruh kab/kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun pemerintah daerah.

Lihat juga...