Dana LPI Bisa Digunakan Untuk Membangun Ibu Kota Baru

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Daerah yang menjadi bakal calon ibu kota negara yang ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2019 - Foto Ant

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF), akan mengelola dana investasi, yang salah satunya bisa digunakan untuk membangun ibu kota baru.

Bahlil mengatakan, SWF akan mengelola dana dari sejumlah lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri. “Kemudian, mereka akan melihat potensi investasi, salah satu di antaranya ibu kota baru,” katanya, Kamis (8/10/2020).

Begitu SWF mengelola dana investasi yang masuk, maka mereka akan mencatatkan investasinya di BKPM, yang mengelola perizinan investasi. Dengan demikian, peran antara SWF dan BKPM sama sekali berbeda, dan tidak ada kewenangan yang diambil dengan pembentukan lembaga pengelola investasi itu.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia – Foto Ant

“Kewenangan BKPM tidak terambil sedikit pun. Mereka (SWF) semacam lembaga keuangan, lembaga pengelola investasi. Dan, ketika mereka mau eksekusi kegiatan mereka di lapangan, mereka buat JV (joint venture) atau perusahaan. Daftar di BKPM, dan dicatat,” jelasnya.

Jika sumber dananya dari asing, maka nantinya investasi akan tercatat sebagai penanaman modal asing (PMA). Demikian pula jika dana investasi dari dalam negeri, maka akan tercatat sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN). Proyek investasinya memiliki sasaran bervariasi, mulai dari infrastruktur, pengembangan ibu kota baru atau sektor energi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyertaan modal untuk LPI atau SWF telah mencapai Rp75 triliun. Dananya bersumber dari aset negara, aset BUMN, dan sumber lainnya. “Dalam PP-nya mengatur mengenai LPI dengan penyertaan modalnya, di mana kita berharap nilainya bisa akan mencapai Rp75 triliun atau sekitar 5 miliar dolar AS,” kata Sri Mulyani.

Melalui ekuitas tersebut, Sri Mulyani menyebut, pemerintah berharap dapat menarik dana investasi mencapai tiga kali lipat, sekira Rp225 triliun atau 15 miliar dolar AS. “Saat ini sedang dibuat PP-nya dan Presiden minta PP selesai cepat. Jadi kita lakukan instruksi presiden satu minggu,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...