Data Ganda DPS Pilwakot Semarang Akibat Banyak Warga Pindah

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memastikan penemuan data ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilwakot Semarang 2020, akibat perpindahan alamat domisili atau tempat tinggal.

“Kita sudah lakukan kroscek, banyak data ganda karena warga pindah alamat rumah atau domisili. Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti, sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku,” papar Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, saat dihubungi di Semarang, Jumat (9/10/2020).

Dipaparkan, proses pengecekan tersebut memang membutuhkan waktu, karena harus dilakukan satu persatu.

“Misalnya data ganda itu ada di kecamatan A dan B, mereka ini orang-orang yang pindah rumah atau domisili. Di Kecamatan A, ternyata masih tercatat karena KTP warga terkait masih dalam proses, sementara dia sudah tercatat di Kecamatan B. Jumlahnya memang ratusan karena DPS mencapai 1.180.211 jiwa,” lanjutnya.

Henry menambahkan untuk mencari data ganda tersebut, pihaknya juga mengoptimalkan proses hasil perbaikan inter data, sistem pendataan pemilih (Sigalih).

“Bila ditemukan ada nama DPS ganda, merujuk proses hasil perbaikan Sigalih, kita lakukan pencoretan salah satu nama, sehingga hanya ada satu nama DPS saja. Setelah ada proses konfirmasi dari nama yang bersangkutan,” paparnya.

Informasi data ganda dan tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut ditemukan, dalam uji publik DPS untuk dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya.

“Hasil uji publik DPS ini, kemudian kita gunakan untuk penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Saat ini tahapannya sudah masuk rekapitulasi dan penyampaian DPSHP dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke KPU Kota Semarang (7 – 9 Oktober 2020), selanjutnya penetapan DPSHP sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 10 – 16 Oktober 2020,” jelas Henry.

Selanjutnya, setelah DPT selesai, akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diumumkan ke masyarakat. Terjadwal pada 28 Oktober – 6 Desember 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Henry juga menjelaskan pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilwakot Semarang 2020. Pendaftaran dibuka hingga 13 Oktober 2020 mendatang.

“KPU Kota Semarang membutuhkan sebanyak 24.129 petugas KPPS dan 6.894 linmas. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor PPS masing-masing kelurahan. Terkait dengan persyaratan bisa dilihat langsung ke masing-masing kelurahan atau cek melalui laman kota-semarang.kpu.go.id,” terangnya.

Sejumlah syarat yang ditentukan, diantaranya berusia 20 – 50 tahun, serta tidak memiliki penyakit bawaan  atau komorbid, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Selain itu, juga ada pembatasan bagi masyarakat sudah pernah menjadi KPPS selama dua periode pemilihan, tidak diperbolehkan mendaftar kembali.

“Kalau kendala sekarang belum ada, hanya tantangan pasti ada. Kalau dulu tidak ada batasan usia. Sekarang ada. Persyaratan baru ini, juga untuk mengajak generasi muda agar ikut ambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada, khususnya Pilwakot Semarang, yang luber jurdil, dan aman terhadap penyebaran covid-19,” tegasnya.

Sementara, Komisioner KPU Kota Semarang Novi Maria Ulfah menambahkan proses sosialisasi pendaftaran KPPS tersebut sudah disampaikan ke masyarakat, hingga stakeholder terkait lainnya, seperti komunitas, LSM, hingga organisasi kemasyarakatan.

“Kita juga akan melakukan public hearing, dengan meminta masukan, tanggapan, dan klarifikasi masyarakat terhadap calon anggota KPPS. Peserta yang lolos akan ditetapkan oleh KPU Kota Semarang, dengan masa kerja dimulai pada 24 November  2020 – 23 Desember 2020,” jelasnya.

Di satu sisi, sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, sebelum bertugas petugas KPPS yang terpilih tersebut, juga akan mengikuti rapid test hingga swab. Jika hasilnya reaktif, mereka akan digantikan.

“Tugas KPPS , antara lain, mengumumkan DPT di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, hingga menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pilwakot yang hadir dan pengawas TPS,” pungkasnya.

Lihat juga...