Dewan Dorong Pemkot Bekasi Kembalikan Alih Fungsi Lahan RTH

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ketua Komisi 2 DPRD Kota, Arif Rahman Hakim di Bekasi, Selasa (20/10/2020). Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mendorong Pemkot Bekasi, untuk mengembalikan fungsi lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang telah dialihkan seperti menjadi tempat bisnis atau lainnya.

Hal tersebut guna memenuhi kuota 30 persen RTH sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Diakui Arif, ketersediaan RTH di Kota Bekasi terbilang minim. Bahkan, dari pemenuhan target sebesar 30 persen, baru terpenuhi 12 hingga 14 persen.

“RTH kurang di Kota Bekasi masih jauh dari 30 persen. Banyak yang dipakai, yang disewa, atau sekarang beralih fungsi, ini yang akan kita kaji lagi,” ucap Arif, dikonfirmasi terkait banyak lahan RTH beralih fungsi, Selasa (20/10/2020).

Dikatakan, alih fungsi RTH menjadi lahan komersil melalui pihak swasta dapat merugikan lingkungan. Apalagi, Kota Bekasi merupakan daerah rawan banjir, sehingga membutuhkan lahan resapan yang memadai berdasar ketentuan.

“Kalau ada pemanfaatan RTH bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi, kita akan lihat bentuk perjanjiannya dan masa berlakunya. Semua harus dikembalikan lagi ke fungsi asalnya,” kata Arif.

Menurutnya, pemanfaatan RTH seperti kawasan kuliner yang memakan sebagian Hutan Kota, bangunan di garis sepadan sungai dan jalan, serta lahan resapan lain dapat merugikan lingkungan.

“Saya berharap ada keterbukaan dari BPKAD sebagai instansi pencatat asset daerah, mana saja RTH milik pemerintah. Ini menjadi penting, apalagi sebentar lagi sudah musim hujan, dimana kita membutuhkan lahan resapan air,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan 30 persen, Arif sependapat dengan pernyataan Lembaga Koalisi Indonesia Lestari (KAWALI), bahwa Pemerintah Kota Bekasi harus secara tegas mengembalikan fungsi lahan terbuka hijau yang berubah peruntukannya.

Apalagi, kata Arif, Pemerintah Kota Bekasi sedang dalam fase keuangan yang tidak stabil. Sehingga, tidak memungkinkan membebaskan lahan guna memenuhi RTH sebesar 30 persen.

“Keuangan saat ini sedang tidak stabil, kalau kita beli lahan untuk memenuhi RTH 30 persen kan tidak mungkin. Karena itu, kita akan mencari mana lahan milik pemerintah yang dikerjasamakan. Kalau memang disewakan, maka berapa lama kerjasamanya, kita lihat waktu selesainya. Kalau yang dikomersilkan, nah ini kan yang jadi masalah,” pungkas Arif.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Alimuddin. Ia mengingatkan pemerintah lebih selektif dalam melakukan alih fungsi ruang terbuka hijau seperti menjadi tempat kuliner dan lainnya.

“Setahu saya alih fungsi RTH menjadi tempat tertentu harus ada rotasi. Sebagai pengganti agar tidak berkurang. Jika hanya alih fungsi saja itu menyalahi prosedur,” ungkap Alimuddin saat dikonfirmasi.

Ia meminta Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi harusnya memperhatikan fasos dan fasum di Kota Bekasi dalam hal ini terkait ketersediaannya.

“Jangan dikemudian hari mengaku sulit menyediakan RTH, tetapi yang ada malah dikurangi, bukan menambah,” kata Alimuddin.

Dia mengakui, RTH merupakan sutau kebutuhan penyeimbang antara pembangunan dan lingkungan. Sehingga eksekutif harus memperhatikan hal tersebut.

“Pembangunan penting, tapi tidak pembangunan fisik saja digenjot tanpa memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan juga prioritas sebagai penyeimbang alam,” ujarnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah kepala UPTD Hutan Kota, Anto Sugiarto, mengakui kawasan yang saat ini menjadi tempat wisata kuliner oleh pihak swasta adalah lahan milik hutan kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

“Saya tidak tahu menahu soal kawasan hutan kota yang dijadikan kawasan wisata kuliner oleh pihak swasta tersebut. Pokoknya sudah ada MoU kerjsama, itu saja,” pungkasnya.

Lihat juga...