Disdik Semarang: Distribusi Bantuan Kuota Internet Untuk Siswa Alami Dinamika

Editor: Koko Triarko

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, saat ditemui, di Semarang, Kamis (8/20/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Kuota internet masih menjadi kendala dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR), selama pandemi Covid-19 di Semarang. Terlebih, masih banyak siswa di kota ini yang belum menerima bantuan kuota internet melalui bantuan operasi sekolah (BOS).

“Sampai sekarang, anak saya belum menerima kuota internet gratis dari sekolah. Padahal, program tersebut sudah diluncurkan Pemkot Semarang sejak pertengahan Agustus 2020 . Saya juga sudah tanya ke pihak sekolah, namun sampai sekarang belum menerima,” papar Titi, salah satu orang tua siswa di SDN Sumurboto, saat ditemui di Semarang, Kamis (8/10/2020).

Diakuinya, untuk kebutuhan BDR setidaknya dirinya harus membeli kuota senilai Rp80 ribu. “Kalau soal jumlah rupiah itu relatif, namun yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak semua mendapatkan? Padahal, ini kan semua dapat. Nomor telepon untuk penerima bantuan kuota juga sudah saya berikan ke pihak sekolah,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan kuota internet bagi siswa yang ditanggung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya kuota internet gratis, diharapkan menjadi solusi keterbatasan kuota bagi siswa dalam PJJ.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, mengakui jika distribusi bantuan kuota internet untuk siswa melalui BOS mengalami dinamika.

“Sebenarnya kita sudah memberikan bantuan sebelum ada program dari Kemendikbud. Untuk jenjang SMP, kita sudah berikan ke 44 SMPN dan 6 SMP swasta, kemudian merambah ke SD. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba ada kebijakan baru dari Kemendikbud,” paparnya.

Perubahan kebijakan tersebut, lanjutnya, menjadikan kebijakan bantuan kuota internet dari dana BOS yang dicanangkan, berhenti.

“Jadi, sekarang ini bantuan langsung dari Kemendikbud. Untuk mendapatkan paket kuota, satuan pendidikan harus mendaftarkan nomor telepon ke data pokok pendidikan (dapodik), seharusnya sudah diterima, karena batas akhir pengisian pada 11 September 2020 lalu,” terangnya.

Dijelaskan, validasi data nomor telepon yang didaftarkan menjadi tugas kepala satuan pendidikan seperti kepala sekolah. “Jadi, bantuan ini tidak boleh dobel, artinya tidak boleh dapat dari pusat dan pemkot. Namun jika sekarang ini ada kendala, mereka yang tidak menerima bantuan dari pusat (Kemendikbud-red), silakan kepala sekolah lapor ke kami untuk ditindak lanjuti,” tandasnya.

Sementara, terkait kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, pihaknya memastikan hingga saat ini Kota Semarang belum akan menerapkan, meski wilayah tersebut sudah masuk zona orange.

“Belum ada rencana untuk membuka sekolah secara tatap muka. Alasannya, karena Kota Semarang zona orange. Selain itu, persyaratan lainnya juga belum bisa dipenuhi, seperti izin dari pemerintah daerah, izin orang tua dan kesiapan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan serta sarana pendukung,” terangnya.

Dipaparkan, selama persyaratan tersebut belum terpenuhi, pihaknya memastikan tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Memang sudah ada sejumlah sekolah yang mengajukan izin untuk dibuka kembali, namun karena secara aturan belum bisa, kita tolak. Kecuali untuk sekolah dengan sistem boarding atau asrama, kita perbolehkan sesuai aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Namun, tentu harus memenuhi persyaratan yang berlaku,” pungkasnya.

Lihat juga...