Disnaker Mataram Tegaskan Belum Ada Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Hariadi. -Ant

MATARAM – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang pembukaan pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang ke-11.

“Dari konsultasi yang kami lakukan dengan pemerintah pusat, Program Kartu Prakerja dilaksanakan sampai gelombang 10,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi di Mataram, Rabu (14/10/2020).

Pernyataan itu dikemukakannya, menyikapi adanya kabar bahwa pemerintah telah membuka pendaftaran kartu prakerja gelombang ke 11. Padahal, sejauh ini belum ada informasi resmi.

Terkait dengan itu, pihaknya mengimbau masyarakat dan para pencari kerja agar waspada terhadap informasi-informasi yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sekarang ini, katanya, banyak modus penipuan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

“Karena itu, masyarakat harus tetap berhati-hati menerima informasi. Apalagi, dari sumber yang tidak jelas,” katanya.

Berdasarkan data Disnaker Kota Mataram, jumlah warga Mataram yang mendaftar kartu pra kerja sampai akhir Juni 2020, sebanyak 10.413 orang, baik yang melalui pendaftaran “online” maupun “offline”.

“Masyarakat yang mendaftar ‘offline’ melalui kantor kami ada sekitar 7.000 orang, sisanya mendaftar langsung melalui ‘online’,” katanya.

Setiap pemegang kartu prakerja, mendapatkan dana bantuan senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan langsung ke rekening masing-masing penerima, setelah melakukan pelatihan kerja secara daring (dalam jaringan).

Hariadi menambahkan, para pendaftar kartu pra kerja itu selain berasal dari karyawan yang dirumahkan sebagai dampak dari wabah Covid-19, juga berasal dari karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bekerja di luar Kota Mataram, serta ada juga yang pengangguran terbuka.

“Tapi siapa pun mereka, selama memenuhi syarat kalau ada pembukaan lagi, bisa mendaftar. Untuk penentuan sasaran sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya. (Ant)

Lihat juga...