DPRD Bekasi Minta Pelaku Usaha Beri Masukan Perda UMKM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemberdayaan UMKM dan Koperasi untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Melalui Ranperda inisiatif DPRD Kota Bekasi tersebut, tim Pansus mengajak peran serta masyarakat khususnya pelaku usaha dan komunitas UMKM dan Koperasi untuk memberi masukan dan lainnya.

“Ranperda Pemberdayaan UMKM adalah inisiatif DPRD Kota Bekasi. Kami di Pansus X mendapat tugas melakukan pembahasan sampai jadi Perda,” ungkap Syaifuddin, Sekretaris Pansus X, ditemui di gedung dewan Jalan Khairil Anwar, Senin (5/10/2020).

Dikatakan bahwa pembahasan Ranperda UMKM tersebut baru tahap ekspos naskah akademik (NA) Ranperda bersama Pemerintah Kota Bekasi, tim pakar dan akademisi. Selanjutnya diagendakan public hearing untuk mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat pelaku usaha UMKM dan Koperasi.

Masukan dari pelaku UMKM dan Koperasi dinilai penting agar Perda tersebut nantinya sesuai dengan iklim usaha dan dinamika ekonomi masyarakat Kota Bekasi.

Menurutnya, sesuai visi misi Kota Bekasi maka Perda UMKM dan Koperasi dipandang perlu agar mengatur tentang mekanisme pendirian usaha, perizinan, sistem kerjasama antar UMKM/koperasi, permodalan dan pemasaran, serta hak dan kewajiban pelaku usaha maupun pemerintah.

Syaifudin berharap dengan tumbuhnya pelaku usaha/komunitas UMKM dan Koperasi di kota Bekasi juga akan tercipta iklim usaha yang aman, nyaman,  berkembang dengan baik.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa nantinya selain adanya legal standing pelaku usaha UMKM/Koperasi juga akan diatur dalam Perda ini antara lain, klasifikasi UMKM yang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil atau menengah. Sehingga proses perizinannya pun  sesuai dengan klasifikasinya, tidak sama rata.

Tugas pemerintah juga akan semakin fokus dan terstruktur dalam membantu pemberdayaan setiap UMKM dan Koperasi sesuai kelompok klasifikasinya.

Selanjutnya pemerintah juga bisa membuka akses bagi para pelaku UMKM/Koperasi untuk mendapatkan akses ruang/ space khusus di toko waralaba, hotel ataupun tempat-tempat lain yang memiliki akses pemasaran dan penjualan yang lebih besar.

Selain itu dengan Perda ini mendorong agar Pemkot Bekasi dapat mendata dan mendaftar UMKM/Koperasi di setiap kecamatan, memberikan kemudahan akses permodalan, membuat Balai Latihan Kerja UMKM/Koperasi, melakukan pembinaan dari sisi manajemen, membangun Galeri UMKM, termasuk memberikan akses hubungan link and match dengan usaha-usaha besar atau industri yang ada di kota Bekasi.

“Pemerintah nantinya bisa memberikan rekomendasi agar semua perusahaan, industri, perkantoran atau swalayan yang ada di Kota Bekasi, bermitra dengan para pelaku UMKM dan Koperasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa data yang diperoleh, ada lebih dari 1200 UMKM/Koperasi yang berada di bawah pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Produk yang dihasilkan juga berbagai macam seperti kerajinan, perabot, makanan, minuman, fashion dan perdagangan umum.

Dari 1200 UMKM dan Koperasi yang ada tersebut, semuanya punya mitra swalayan, perkantoran dan perusahaan- perusahaan di Kota Bekasi. Diharapkan pertumbuhan iklim usaha dan ekonomi  semakin pesat.

“Melalui Perda Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, diharapkan peran masyarakat lebih antusias dalam berusaha dan peran pemerintah juga lebih besar dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penguatan daya saing UMKM dan Koperasi di Kota Bekasi,” pungkasnya.

Lihat juga...