Dugaan Kelebihan Bayar SPPD DPRK Senilai Rp3 Miliar Disidik Jaksa

Ilustrasi - Uang hasil korupsi - Dok: CDN

MEULABOH – Kejaksaan Negeri Simeulue, Aceh, melakukan penyidikan, terkait kelebihan bayar biaya perjalanan dinas 20 orang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue di tahun anggaran 2019.

Tercatat kelebihan bayar perjalanan dinas tersebut mencapai Rp3 miliar lebih. “Kasus kelebihan bayar biaya perjalanan dinas ini sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue, Aceh, M Anshar Wahyuddin didampingi Kepala Seksi Intelijen, Muhasnan, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, penyidikan tersebut dilakukan pihak kejaksaan menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, dalam persoalan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas sejumlah anggota DPRK di Simeulue, Aceh tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Simeulue, Provinsi Aceh, Muhasnan – Foto Ant


Temuan tersebut mencuat, sesuai
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Aceh, pada 2019 lalu. Guna mengungkap kasus tersebut, jaksa terus mengumpulkan sejumlah bukti, untuk memperkuat proses penyidikan yang sedang berjalan.

Berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Aceh, total kelebihan bayar biaya perjalanan dinas 20 orang mantan anggota legislatif di daerah ini jumlahnya bervariasi. Paling sedikit Rp11 juta per-orang dan paling banyak Rp240 juta per orang.

Muhasnan juga menyebut, meski sudah meningkatkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan, sejauh ini pihaknya belum menetapkan keberadaan tersangka. Termasuk kepada para pihak yang diduga terlibat merugikan keuangan negara tersebut. “Sampai hari ini, kita baru memeriksa satu orang saksi yakni Sekretaris DPRK Simeulue, Aceh, Drs Astamudin,” kata Muhasnan. (Ant)

Lihat juga...