Ekonom Sebut Pemerintah tak Mampu Atasi Dampak Ekonomi Covid-19

Editor: Koko Triarko

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, pada diskusi webinar INDEF bertajuk 'Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan', di Jakarta, Kamis (1/10/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Financial (INDEF), Faisal Basri, menilai pemerintah tidak mampu untuk mengelola ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Sehingga, menurutnya pemerintah menempuh jalan pintas dengan mencari instrumen lain yang belum ada dalam bentuk penguatan negara. Seperti rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait revisi UU BI tersebut, Faisal juga menilai, bahwa pemerintah dengan kebijakannya mengalami frustrasi dalam pengendalian ekonomi.

“Analisa saya, pemerintah rada frustasi mengelola ekonomi ini, karena mereka tidak punya kuasa untuk mengontrol dan melakukan apa pun dalam mengatasi sumber masalah Covid-19,” ujar Faisal, pada diskusi webinar INDEF bertajuk ‘Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan’, di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Ia mengatakan, meskipun pemerintah mempunyai semua instrumen, tetapi instrumen untuk mengatasi Covid-19 tidak dimiliki. “Sehingga, mereka menjadi pemadam kebakaran yang makin lama logistik yang mereka miliki itu tergerus atau terkikis,” ujarnya.

Karena itu, tambahnya, pemerintah mencari instrumen lain sebagai bentuk penguatan negara dengan revisi UU BI.

Menurutnya, pemerintah beralasan untuk merevisi UU BI ini karena adanya koordinasi yang kurang terjalin di reformasi keuangan.

“Sebetulnya kan tidak ada masalah secara koordinasi, sebagaimana disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengelolaan ini. Karena selama ini kan ada anggota ex officio untuk mempermudah koordinasi,” ungkapnya.

Ia menyebut, seperti di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada ex officio dari Menteri Keuangan (Menkeu) dan BI.

“Saya menjadi heran, Menkeu bilang ada masalah basis data, chek balance lembaga dalam menganalisis data secara akurat dan rinci. Sehingga pemerintah mengkaji sektor keuangan secara integrasi,” ujarnya.

Padahal, jelasnya, likuiditas perbankan saat ini cenderung stabil yang tercermin dari Loan Deposit Ratio (LDR) per Agustus 2020 menurut data OJK berada di level 85,1 persen, jauh lebih rendah dari posisi Desember 2019, yakni 94,4 persen.

Sementara itu, CAR perbankan di 23,1 persen per Agustus 2020 sedikit menurun tipis dari Desember 2019 di angka  23,4 persen.

Namun demikian, menurut Faisal, ada yang menjadi kendala di industri perbankan, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) bank yang terus mengalami kenaikan 11,6 persen year on year (YoY) per Agustus 2020.

“Sedangkan pertumbuhan kredit hanya tumbuh 1 persen per tahun. Ya, tapi masalah ini harusnya bisa diatasi oleh OJK dengan kebijakannya,” pungkasnya.

Lihat juga...