FPPB: Kabupaten Sikka Terancam Rawan Pangan

MAUMERE – Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengundang kepala desa, tokoh LSM dan tokoh masyarakat untuk melihat kondisi rawan pangan di daerah tersebut.

Dari data yang dihimpun Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, terdapat  3.000 hektare lebih lahan jagung di musim tanam 2019/2020 yang mengalami puso atau gagal panen.

“Kami coba mengimbau pemerintah, bahwa saat ini Kabupaten Sikka sedang terancam rawan pangan,” kata Ketua Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Kabupaten Sikka, Carolus Winfridus Keupung, saat ditemui Cendana News di kantornya, Jumat (16/10/2020).

Ketua Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Kabupaten Sikka, NTT, Carolus Winfridus Keupung, saat ditemui di kantornya, Jumat (16/10/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Win, sapaannya, mengatakan, selain permasalahan jagung yang mengalami puso, juga ditambah dengan beberapa persoalan lain yang muncul, seperti serangan virus babi dan serangan pada ayam dengan penyakit tetelo.

Ia menyebutkan, adanya serangan hama dan penyakit ini ikut menyebabkan ketahanan pangan di masyarakat menjadi rendah, apalagi dengan menyebarnya pandemi Covid-19.

“Kasus ini dipicu kasus kecil warga yang makan ubi hutan di Desa Done. Sebenarnya, kasus semacam ini ada di beberapa wilayah lain, namun tidak terungkap. Ini yang membuat FPPB memberi beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk dijalankan,” ungkapnya.

Win mengatakan, untuk jangka pendek pemerintah diminta memetakan wilayah yang paling terdampak rawan pangan. Selama ini, kata dia, pemerintah menyebutkan orang makan ubi hutan itu biasa saja, padahal ubi hutan bukan bahan pangan.

Ia meminta harus diinvestiagsi lebih jauh dan jangan berkelit, bahwa ini sudah kebiasaan, sebab kalau terbiasa makan setiap tahun berarti ada kekurangan bahan pangan di masyarakat.

“Pemerintah harus melakukan survei rumah tangga untuk mendapatkan gambaran riil dari situasi rumah tangga saat ini. Survei harus kondisi terbaru saat ini,” harapnya.

Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) ini juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi beras kepada masyarakat pada saat yang tepat, dengan memperhatikan iklim dan persoalan usaha tani.

Dengan begitu, kata dia, bisa diperoleh saat tepat untuk mendistribusikan beras. Sebab, bila bulan Desember petani mulai menanam, maka ketersediaan bahan pangan bisa ada di bulan Februari.

“Antisiapsi jangka menengah harus dipastikan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan padat karya tunai, sehingga masyarakat memiliki dana,” sebutnya.

Selain itu, sambung Win, pemerintah harus memastikan ketersedian saprodi, khususnya benih. Sebab, dengan kondisi Covid-19, pemerintah harus menyediakan bibit atau benih bagi petani.

Ia mengatakan, dengan adanya puso, maka bibit atau benih jagung di petani pun pastinya sudah berkurang. Apalagi, benih jagung tersebut pun ikut habis dikonsumsi.

Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan untuk pengembangan ternak, sehingga dapat memberikan pemasukan kepada masyarakat dalam jangka waktu singkat.

“Harus dilakukan juga penyelamatan ternak, sebab saat ini langkah penyelamatan ternak hampir tidak dilakukan pemerintah. Ketika ada penyakit, baru pemerintah bergerak. Padahal, seharusnya dilakukan program penyelamatannya sebelum terjadi penyakit,” tegasnya.

Petani jagung di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Paulus de Cruce, mengaku hampir semua petani jagung di Kecamatan Kangae tidak memiliki ketersedian benih jagung karena mengalami gagal panen.

Paulus menyebutkan, untuk beberapa desa yang wilayahnya berada di ketinggian, tanaman jagung mereka tidak banyak terserang hama ulat grayak, sehingga jagungnya masih bisa dipanen.

“Rata-rata petani jagung di wilayah Kangae mengalami gagal panen. Makanya, petani berharap agar pemerintah bisa membantu benih bagi petani di musim tanam tahun ini,” harapnya.

Lihat juga...