FSGI Nilai Nadiem tak Banyak Beri Perbaikan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – FSGI menilai satu tahun kepemimpinan Nadiem Makarim, tidak banyak memberikan perbaikan pada kondisi pendidikan Indonesia. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh menteri yang sejak awal sudah menuai pro dan kontra ini.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo, menyatakan dari hasil penilaian yang dilakukan, secara umum Nadiem lebih banyak tidak tuntas dalam penilaian Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).

“Dari hasil penilaian pada kinerja, kita menyatakan Mas Menteri memang berhasil menuntaskan sektor Kurikulum Darurat, Penghapusan UN dan Asesmen Nasional. Tapi, ada lima penilaian yang tidak tuntas,” kata Heru, saat dihubungi Cendana News, Senin (26/10/2020).

Sekjen FSGI Heru Purnomo saat dihubungi, Senin (26/10/2020). –Foto: Ranny Supusepa

Ia menjelaskan, BDR atau PJJ, Mas Menteri terbukti hanya mampu menuntaskan dalam hal pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“PJJ memakan korban jiwa, 2 siswi meninggal dunia karena beratnya PJJ, tidak ada pemetaan permasalahan PJJ dengan data terpilah, peserta didik dan pendidik tidak memiliki alat PJJ secara daring, sulitnya sinyal di daerah tertentu, mahalnya kuota internet atau masalah lainnya. Tapi, langkah yang diambil tidak menyentuh akar masalah, akhirnya tidak tuntas,” urai Heru.

Bantuan Kuota Belajar yang diberikan pada masa PJJ ini pun tidak menyelesaikan masalah yang ada.

“Anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak pada blank spot tidak menikmati bantuan kuota, proses penyaluran kuota internet tidak berjalan sesuai rencana, pembagian kuota belajar dan kuota umum yang tidak tepat dan kebijakan ini belajar berpotensi mubazir dan merugikan keuangan negara,” ujarnya lebih lanjut.

Lalu, terkait Hibah Merek Merdeka Belajar, Heru menyatakan masih menimbulkan banyak pertanyaan pada publik.

“Hibah diberikan setelah adanya polemik merek merdeka belajar, kesepakatan hibah antara kemdikbud dengan PT Sekolah Cikal masih berpotensi munculnya konflik kepentingan, penyerahan hibah belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan proses hibah tidak transparan ke publik, meskipun kami sudah bersurat kepada presiden,” ungkapnya.

Penilaian selanjutnya, menurut Heru adalah Relaksasi BOS yang bisa membantu pengadaan kuota belajar siswa dan guru, menambah persentase untuk pembayaran guru honor dan pengadaan fasilitas  protokol kesehatan Covid-19.

“Tapi, masih ada kebijakan daerah yang membuat relaksasi terkait honor guru tidak dapat digunakan. Sekolah pun kesulitan melakukan perubahan RAKS, dan banyak program yang sudah direncanakan tidak bisa dijalankan,” ucapnya.

Penilaian terakhir yang tidak dapat dituntaskan oleh Mas Menteri adalah Program Organisasi Penggerak (POP).

“Proses seleksinya tidak transparan, hanya dilakukan oleh satu lembaga, OP yang lolos ternyata tidak sesuai dengaan kriteria, menimbulkan polemik yang cukup luas hingga NU dan Muhammadiyah mengundurkan diri, dan kebijakan penundaan yang bukannya menyelesaikan masalah, justru berpotensi menghamburkan uang negara,” pungkasnya.

Lihat juga...