Gubernur Jateng: UMP Naik 3,27 Persen

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Pemprov Jateng tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021, sebesar 3,27 persen. Kebijakan tersebut diambil, meski ada edaran Menteri Tenaga Kerja untuk tidak menaikkan UMP tahun 2021, akibat kelesuan perekonomian imbas pandemi Covid-19.

“Kita tidak mengesampingkan bahwa pandemi Covid-19, berimbas pada sektor perekonomian. Banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawan, bahkan tidak sedikit yang harus gulung tikar, namun kami tetap memilih untuk menaikkan UMP Jateng tahun depan sebesar 3,27%,” papar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di rumah dinas, Puri Gedeh Semarang, Jumat (30/10/2020) petang.

Dipaparkan, dengan kenaikan tersebut, UMP Jateng tahun 2020 yang saat ini sebesar Rp1.742.015, berubah menjadi Rp1.798.979,12 pada 2021 mendatang.

“Mohon maaf, kami tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja melainkan tetap berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12. Meski kenaikannya tidak terlalu tinggi, sebesar Rp 56.963,9,” tandasnya.

Ganjar menjelaskan, kebijakan tersebut juga berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng dan pihak lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Sakina Rosellasari menambahkan, UMP 2021 tersebut berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jateng.

“UMP ini harus menjadi pedoman bagi seluruh Kabupaten/Kota di Jateng, dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing. Pemda mempunyai waktu sampai tanggal 21 November 2020, untuk menyusun UMK,” paparnya.

Dengan kenaikan UMP Jateng tahun 2021 ini, dua Kabupaten/Kota di Jateng yang harus menyesuaikan, yakni Banjarnegara dan Wonogiri. Untuk Kabupaten Banjarnegara, diharuskan menaikkan sebesar Rp50.979,12 dan Wonogiri sebesar Rp1.979,12.

“Kabupaten Banjarnegara dan Wonogiri harus menyesuaikan, sebab, UMK di dua Kabupaten itu masih di bawah UMP, yakni UMK Banjarnegara tahun 2020 sebesar Rp1.748.000 dan UMK Wonogiri sebesar Rp1.797.000. UMP ini menjadi patokan batas minimal upah UMK di Jateng,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FS Kep) Jateng, Ahmad Zainudin saat dihubungi, mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.

“Kalau tuntutan kita, pada UMK 2021, tetap ada kenaikan. Tidak nol persen, kita menuntut kenaikan minimal 8 persen. Hal tersebut berdasarkan survei di lapangan, termasuk adanya kebutuhan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Dipaparkan, selama pandemi, rata-rata buruh mengeluarkan uang sebesar Rp 366 ribu, untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19. “Mulai dari masker, hand sanitizer, hingga disinfektan, yang itu tidak tercover dalam survei kebutuhan hidup layak (KHL),” pungkasnya.

Lihat juga...