Guru Besar: Revisi UU BI Pengaruhi Independensi Bank Sentral

Editor: Koko Triarko

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof.Dr. Fx.Sugiyanto, pada diskusi webinar INDEF bertajuk 'Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan', di Jakarta, Kamis (1/10/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof. Dr. Fx. Sugiyanto, menilai Revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) dan Perppu Reformasi Keuangan yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akan berpengaruh terhadap independensi dan kredibilitas bank sentral.

“Ada dua hal yang menjadi latar belakang adanya revisi UU BI, yaitu independensi dan koordinasi,” ujar Sugianto, pada diskusi webinar INDEF bertajuk ‘Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan’, di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Menurutnya, BI turut andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan, konsep pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai tujuan dari BI.

“Saya berpandangan, bahwa apa pun yang mau dicapai BI, itu harus mengacu kepada tujuan ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.

Sugiyanto menekankan, pada konsep pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai tujuan dari BI, maka stabilisasi harga merupakan bagian dari upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Bicara konsep berkelanjutan, maka sebetulnya di dalamnya tentu sudah terkait bagaimana kualitas pertumbuhan itu harus dicapai,” ujarnya.

Namun berdasarkan revisi Undang-Undang (UU) BI yang tengah dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dinilainya tidak memiliki tujuan terkait pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“BI semestinya turut andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi di dalam UU yang sekarang, tujuan BI itu tidak mengaitkan dengan pertumbuhan ekonomi,” tukasnya.

Sehingga, menurutnya rencana pasal 7 UU mengenai tujuan BI itu perlu memasukkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai acuan BI, dalam rangka mencapai tujuan untuk pengendalian harga.

Selain itu, Sugianto juga mengatakan, tidak perlu adanya Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro sesuai

draf RUU Bank Indonesia (BI), agar tidak terjadi overdosis kebijakan.

Karena, menurutnya sudah ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan. “Jangan sampai nanti terjadi overdosis di dalam kebijakan. Jadi, dewan moneter tidak terlalu perlu, tapi tetap harus melakukan kajian lebih mendalam, agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan berkaitan pengelolaan moneter dalam koordinasinya,” urainya.

Seperti diketahui, berdasarkan salinan draf perubahan ke tiga UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 9B ayat 1, menyatakan Dewan Moneter ini diketuai Menteri Keuangan.

Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan, satu orang menteri membidangi perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pasal itu, disebutkan Dewan Moneter mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Bila terbentuk Dewan Moneter, maka BI akan menjadi lembaga negara independen yang berkoordinasi dengan pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal lain diatur UU.

Dalam UU lama, BI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang. “Sehingga bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain,” pungkasnya.

Lihat juga...