Hindari Kerumunan, Bawaslu Pessel Sarankan Kampanye Lewat Medsos

Editor: Makmun Hidayat

PESISIR SELATAN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, meminta kepada para calon kepala daerah untuk memperbanyak kampanye menggunakan media daring dan media sosial, ketimbang membuat kerumunan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Erman Wadison, mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini amat penting untuk tidak menggelar kegiatan yang sifatnya membuat keramaian. Untuk itu alangkah lebih baiknya kampanye dilakukan secara daring saja.

“Sekarang media sosial kan banyak dan bahkan banyak pula orang-orang yang menggunakan media sosial. Dengan kini masih Covid-19, saya sarankan kepada calon kepala daerah jangan sampai kampanyenya membuat kerumunan orang-orang,” katanya, Jumat (16/10/2020).

Kendati dari sisi penyebaran hoaks atau berita bohong cukup berisiko terjadi di media sosial, maka bila digunakan dengan baik dan benar serta informasi-informasi yang disampaikan secara, hanya kemungkinan kecil terjadi risiko tersebut.

“Semua pihak diminta memanfaatkan media sosial itu secara benar dan bijak agar tercipta Pilkada yang berkualitas, aman dan damai,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran selama kampanye, maka dapat melaporkan ke Bawaslu melalui situs web, aplikasi Gowaslu, hotline Bawaslu, atau datang langsung ke kantor Bawaslu setempat.

Di samping itu lanjutnya, penerapan protokol kesehatan juga menjadi salah satu objek pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2020.

“Tidak hanya berpedoman pada UU Pemilihan, Bawaslu juga melakukan pendekatan hukum terhadap beberapa peraturan lainnya yang nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” ucap dia.

Menurutnyanya Bawaslu tetap berharap pada masyarakat, penyelenggara, peserta Pilkada dan semua komponen yang ada mematuhi protokol kesehatan agar pemilihan berjalan lancar dan masyarakat tetap sehat.

Apalagi Pilkada 2020 adalah amanat rakyat untuk mewujudkan bangsa besar yang berdaulat. Untuk Pilkada ini perlu diawasi secara bersama, agar Pesisir Selatan bisa mendapatkan pemimpin yang baik pula.

“Bagi Pengawas Pemilu, yang terpenting komitmen mengawasi. Semua dilakukan demi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan dan sesuai konstitusi,” ucapnya.

Ia menyebutkan untuk pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2020 tersebut perlu diawasi secara masif oleh Bawaslu, sehingga berjalan sesuai regulasi yang ada dan tidak menimbulkan konflik.

Selain itu menurut Erman Wadison, untuk pencegahan penularan Covid-19, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan Pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan dan dilengkapi alat pelindung diri.

Tidak hanya soal protokol kesehatan saja yang penting untuk diterapkan, dalam kondisi seperti itu netralitas ASN juga perlu komit dan tidak terlibat dengan politik praktis.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Pesisir Selatan Ariski Elfandi mengatakan hal perlu diawasi betul dalam pilkada adalah soal politik uang dan netralitas ASN. Sebab hal tersebut merupakan potensi pelanggaran yang rentan terjadi selama kampanye berlangsung.

Dikatakannya soal dua pelanggaran itu terjadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada ajang mencari simpati massa pemilih terhadap kepala daerah oleh ASN.

“Netralitas ASN, termasuk wali nagari atau kepala desa beserta perangkatnya perlu jadi perhatian serius, karena berpotensi terjadi pelanggaran,” ujarnya.

Menurutnya terkait larangan keterlibatan ASN dan wali nagari dan perangkatnya pada masa kampanye, sudah diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, termasuk juga bagi pejabat BUMN, BUMD, TNI, dan Polri.

“Sesuai Pasal 70 ayat (1), jika terbukti bisa dipidana. Khusus wali nagari, kami sudah menyurati, termasuk juga ASN,” tegasnya.

Selain larangan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, pihaknya juga fokus melakukan pengawasan ketat terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang bakal dipasang paslon selama jadwal kampanye.

Lihat juga...