Hingga Akhir September Tercatat 88.895 Kasus DBD

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Peningkatan jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) beberapa waktu belakangan ini, ditengarai selain akibat masa transisi musim, juga karena berkurangnya upaya masyarakat dalam melakukan pemutusan rantai hidup vektor. Hingga 29 September 2020, tercatat ada 88.895 kasus.

Sehingga Kementerian Kesehatan berupaya untuk mendorong semua pihak untuk tidak kendor dalam melakukan pemutusan rantai hidup vektor, tanpa melupakan protokol kesehatan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) Kementerian Kesehatan DR. Didik Budijanto, drh, M.Kes, menyatakan hingga 29 September 2020, tercatat jumlah kasus DBD adalah 88.895 kasus dengan kematian 613 kasus.

“Terdapat penambahan kasus sebanyak 76 kasus dari update tanggal 25. Kasus kesakitan terbanyak pada rentang umur 15 – 44 tahun dan kasus kematian pada rentang 5 – 14 tahun,” kata Didik saat dihubungi Cendana News, Kamis (2/10/2020).

Direktur P2PTVZ Kementerian Kesehatan DR. Didik Budijanto, drh, M.Kes, saat dihubungi Kamis (2/10/2020). -Foto Ranny Supusepa

Ia juga menyampaikan data menunjukkan bahwa lima kabupaten dengan kasus DBD tertinggi adalah Kabupaten Buleleng Bali 2.677 kasus, Kota Bandung 2.363 kasus, Kabupaten Badung Bali 2.138 kasus, Kabupaten Sikka NTT 1.736 kasus dan Kota Jakarta Timur 1.452 kasus.

“Dalam pencegahan DBD ini kan intinya adalah mengendalikan vektor secara terpadu, misalnya dengan G1R1J, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Mungkin gerakan seperti ini belum dilakukan secara konsisten dan membudaya,” ujarnya menjelaskan mengapa ada wilayah yang biasanya tidak masuk lima besar, sekarang masuk.

Padahal, gerakan seperti ini merupakan dukungan terhadap praktik 3M, yang merupakan cara mencegah terjadinya penambahan jumlah nyamuk aedes. “Faktor sosialisasi yang kurang intens bisa jadi penyebab berkurangnya kegiatan ini, apalagi sekarang sedang ada pembatasan karena COVID,” ucapnya.

Karena itu, Didik menyatakan sudah mendorong pihak puskesmas untuk tetap aktif, walaupun sedang masa pandemi.

“Semua tetap harus berjalan dengan tak melupakan protokol kesehatan. Informasi terkait DBD ini harus selalu digelontorkan ke masyarakat, baik menggunakan sistem digital maupun kerja sama dengan komunitas, organisasi masyarakat maupun posyandu setempat. Sistem Surveilans juga harus dikuatkan,” ujarnya tegas.

Contohnya, menjalin kerja sama dalam memutus rantai hidup vektor melalui WA Group dari masing-masing RT atau RW dengan binaan dari Puskesmas.

Ia juga menyatakan strategi lainnya yang juga dikuatkan adalah diagnosis dini dan tata laksana untuk DBD.

“Ini penting, karena gejalanya hampir sama dengan penyakit COVID ini. Seperti demam tinggi. Karena itu pihak puskesmas harus lebih meningkatkan sistem diagnosa-nya,” pungkasnya.

Lihat juga...