IDEAS: UU Cipta Kerja Karpet Merah Bagi Investor

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Direktur Institute For Demographic and Proverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibosono mengaku prihatin atas pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19, di mana perumusannya juga tidak melibatkan aspirasi publik.

“UU ini sebuah karpet merah bagi investor. Karena ini sebuah hal yang tidak wajar, janggal untuk UU sepenting itu, hadir di tengah Covid-19, pembahasannya sangat cepat, dilakukan di ruang tertutup, tanpa ada keterlibatan publik, disahkan tengah malam,” ujar Yusuf pada diskusi webinar Bedah RUU Cipta Kerja di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Dia menyebut, Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan UU yang kuat dan hampir mengubah sekitar 79 UU yang terkait dengan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini tentu menurutnya,  sangat mengkhawatirkan dan berlawanan dengan kepentingan publik.

“Nuansa besar UU ini adalah sebenarnya memberikan karpet merah bagi investor. Jadi ada kegamangan besar pemerintah bahwa mereka tidak mampu menarik investasi,” tukas Yusuf.

Menurutnya, pemerintah berpikir bahwa investasi itu banyak terhambat yang membuat investor menjadi enggan bertahan di Indonesia. Sehingga kemudian mereka ditindak dengan menurunkan harga lahan dan upah buruh yang murah.

Ini tentu menurutnya, sangat memprihatinkan karena negara-negara lain sudah bergerak meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM), penguatan riset dan bisnis, serta produksi teknologi yang tinggi.

Bahkan beberapa negara sudah melangkah lebih jauh tidak lagi dengan keunggulan bersaing (competitive advantage), tetapi sudah ke kolaborasi bersaing dengan aliansi strategi reformasi birokrasi yang luar biasa. Serta efisiensi sektor publik yang sangat masif.

“Kita masih menawarkan upah buruh yang kecil, lahan yang luas untuk menarik investor. Ini memprihatinkan sekali ketika rakyat masih harus terus dipaksa berkorban untuk ekonomi,” ungkapnya.

Padahal kata Yusuf, ketika memang investasi terhambat seharusnya ditelusuri sektor mana sebenarnya yang paling terhambat itu.

“Apa benar upah buruh yang benar-benar menghambat investor? Kenapa nggak kita coba buka jujur sebenarnya di sektor biaya korporasi yang paling dominan itu apa?,” imbuhnya.

Dia menilai kemungkinan bukan masalah upah buruh yang menjadi penghambat investasi masuk ke Indonesia.

“Jangan-jangan bukan upah buruh. Jangan-jangan yang lebih signifikan adalah biaya produksi, bunga bank, birokrasi perizinan dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah selalu menganggap bahwa yang menyebabkan turunnya daya saing adalah upah buruh dan lahan mahal, serta rakyat dianggap tidak kooporatif dengan pembangunan dan seterusnya.

“Nah inilah, yang harus menjadi perhatian serius kita untuk mengawasi perkembangan UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang telah disahkan,” tutupnya.

Lihat juga...