INDEF Nilai Program PEN Belum Efektif Perbaiki Ekonomi

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengkritik pemerintahan satu tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia yang masih belum efektif penyerapannya.

Menurutnya, PEN seharusnya berjalan optimal, kasus penularan pandemi Covid-19 seharusnya turun, mengingat penanggulangan sudah dimulai sejak Maret dan April lalu.

Namun dengan dana kesehatan yang rendah, tidak terlalu efektif, karena menjadikan kasus pandemi Covid-19 masih tinggi. Dari segi ekonomi juga, semestinya bisa positif pertumbuhannya, tetapi bantuan yang diberikan tidak mendukung daya beli masyarakat, termasuk menambah konsumsi.

“Kalau kita lihat data sampai tanggal 14 Oktober 2020, realisasi baru 49,5 persen, hampir separuhnya. Padahal, waktu tinggal dua bulan lagi, kami khawatir nggak mungkin target tercapai 100 persen, paling 60-70 persen,” ujar Tauhid kepada Cendana News, saat dihubungi Senin (26/10/2020).

Dia menyebut, beberapa titik yang diharapkan menyerap banyak, terutama perlindungan sosial dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sudah mencapai titik optimal, sedangkan sektor lain masih rendah.

Selanjutnya, tambah dia, terkait efektivitas dalam mendorong pemulihan ekonominya yang dananya sangat besar sudah digelontorkan hampir Rp344,42 triliun.

“Itu kan besar banget untuk pemulihan ekonomi. Tetapi efektivitas pemulihan ekonomi tidak terlalu mendorong, pertumbuhan ekonomi kita masih negatif sampi akhir tahun, padahal uangnya sudah keluar banyak,” tukasnya.

Penyerapan anggaran yang dinilainya hanya 60-70 persen dalam pemulihan ekonomi dampak Covid-19,  jelas dia lagi, yakni dari Rp695 triliun. Jadi sekitar Rp450an triliun itu telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi masih negatif.

“Itu kan sesuatu hal yang miris, sudah keluar dana besar, tapi pandeminya belum turun sampai hari ini, sudah 8 bulan harusnya turun. Di negara lain, itu sekian bulan sudah turun, di kita masih relatif tinggi,” ungkapnya.

Hal ini terjadi, menurutnya karena penanganan Covid-19 ini sejak awal setengah-setengah. Contohnya, dalam penerapan lokdown, padahal kebijakan ini jika diterapkan dampaknya akan lebih baik bagi ekonomi Indonesia.

“Memang akan terasa berat, tapi jauh lebih dekat pemulihan ekonominya. Sekarang kan tidak lokdown, tetapi ekonomi dan kesehatan masih tertahan,” imbuhnya.

Sekarang ini ,jelas dia lagi, satu triwulan saja rata-rata kerugian ekonomi sebesar Rp160 trilun, berdampak pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi negatif.

Ini karena dengan biaya yang dikeluarkan menjadikan tidak berimbang. “Triwulan ke dua kemarin kita juga sudah rugi Rp160 triliun, sekarang sudah Rp344an triliun, itu cost-nya kan besar,” tukasnya.

Dengan kondisi seperti ini, Tauhid menilai pilihan menjadi yang serba salah bagi pemerintah untuk dilakukan pemulihan ekonomi. Karena, menurutnya, tidaklah mungkin dilakukan lokdwon dalam pencegahan pandemi Covid-19, untuk pemulihan ekonomi saat ini mengingat anggarannya sudah tidak ada.

“Level kebijakan harusnya memang prioritas kesehatan. Jadi satu suara, tapi ini kan nggak, lebih cenderung ekonomi. Mau itu UU Cipta Kerja, atau pun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimensi kesehatan nggak ada satu arah yang jelas,” ujarnya.

Kembali Tauhid menjelaskan, semua kebijakan penanganan Covid-19 tersebut harus diperbaiki. Misalnya, strategi program PEN yang tidak mengalokasikan dengan tepat, tetapi anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) pertumbuhannya tetap tinggi.

“Di negara lain itu semua dialokasikan untuk penangganan kesehatan. Ketika kita lakukan strategi itu, uangnya kandas dari awal, karena nggak berani alokasikan, ya masalah kesehatan nggak selesai,” urainya.

Lihat juga...