INDEF: UU Ciptaker Harus Bahas Ekosistem Investasi Fundamental

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna mengatakan, klaster ekosistem investasi pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebaiknya membahas aspek yang fundamental dan strategis, bukan hanya mengenai perizinan saja.

Aspek fundamental itu, seperti sebut dia, kelembagaan yang membahas harmonisasi fungsi setiap lembaga. Berlanjut pada aspek perencanaan proyek investasi, dengan pemilihan lokasi proyek, mitra lokal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), skema alih teknologi, serta penggunaan tenaga kerja lokal.

Terpenting pula adalah tambah dia, aspek pengawasan investasi. Yang fungsinya tidak hanya untuk mengatasi hambatan investor, tetapi juga mendorong investor existing untuk melakukan ekspansi bisnis dan melakukan alih teknologi.

“Ekosistem investasi harus berbicara dari hulu hingga hilir, yaitu dari aspek kelembagaan termasuk aspek perencanaan dan pengawasan. Jadi, bukan hanya teori dan teknisi dari perizinan saja,” ujar Ariyo, kepada Cendana News saat dihubungi Sabtu (31/10/2020).

Ariyo menyayangkan, aspek kelembagaan dalam urusan penanaman modal dan perencanaan proyek investasi tidak dibahas dalam UU Ciptaker tersebut.

Padahal menurutnya, pemetaan iklim investasi itu harus diutamakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Memetakan iklim investasi yang bagus harus mengutamakan proses perdagangan yang berkualitas terlebih dulu,” tukas Ariyo.

Memang sebut dia, UU Ciptaker ini diterbitkan bertujuan untuk mendorong produktivitas sektor manufaktur mengingat Penanaman Modal Asing (PMA) sektor manufaktur mengalami penurunan sejak tahun 2016.

“Yang paling parah dari sektor primer maupun jasa,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, terdapat tiga lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dalam bidang penanaman modal. Diantaranya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN).

Namun sayangnya, kata Ariyo, ketiga lembaga tersebut tidak dapat berkoordinasi dengan efektif, karena tugas dan fungsinya tumpang tindih, kebijakannya tidak bersinergi dengan baik.

Dia mencontohkan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 68 Tahun 2020, yang mengharuskan perusahaan melakukan impor wajib memiliki persetujuan impor dan laporan survey.

Peraturan ini menurutnya, hadir dengan tanpa melihat perusahaan yang melakukan impor untuk di manufaktur di Indonesia. Sehingga Permendag ini mengakibatkan ratusan perusahaan tidak dapat melakukan produksi yang ditujukan untuk ekspor ke luar negeri.

“Permendag ini contoh ekosistem investasi dalam aspek kelembagaan yang bermasalah. Padahal tujuan penerbitan Pemerdag ini untuk menekan impor barang konsumsi yang masuk ke Indonesia,” tukasnya.

Lihat juga...