Indonesia Butuh Peningkatan Mitigasi Bencana

Peserta rapat koordinasi nasional bertema, Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Gempabumi dan Tsunami 2020/2021 untuk mewujudkan Zero Victims, di Jakarta, Rabu (7/10/2020) – Foto Ant

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mendesak adanya peningkatan sektor mitigasi bencana. Hal itu dibutuhkan mempertimbangkan adanya kenaikan jumlah bencana alam dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam rapat koordinasi nasional bersama sejumlah elemen pemerintahan pusat dan daerah, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memaparkan, ada peningkatan ancaman bencana alam terkait dengan La Nina di tahun ini. Selain itu, juga terdata naiknya intensitas gempa bumi di Indonesia.

Mitigasi serta peringatan dini gempa bumi dan tsunami, serta cuaca dan iklim ekstrem, merupakan hal yang mendesak untuk dipersiapkan dan diperkuat. “Masalah dan celah antara pusat dan daerah harus segera diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan zero victims,” kata Dwikorita, Rabu (7/10/2020).

Fenomena La Nina moderate, diprediksi akan menyebabkan peningkatan curah hujan mulai Oktober sampai November. Dan akan berdampak di hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Sumatera. Catatan historis menunjukkan, La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sekitar 20 hingga 40 persen di atas normal.

Untuk kejadian gempa bumi, berdasarkan data monitoring kegempaan yang dilakukan BMKG sejak 2017, telah terjadi tren peningkatan aktivitas gempa bumi di Indonesia dalam jumlah maupun kekuatannya.

Kejadian gempa bumi sebelum 2017 rata-rata hanya 4.000 sampai 6.000 kali dalam setahun. Yang dirasakan atau kekuatannya lebih dari lima SR berjumlah sekira 200-an. Namun, setelah 2017 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 7.000 kali dalam setahun. Bahkan di 2018 tercatat telah terjadi 11.920 kali gempa, dan di 2019 terjadi 11.588 gempa.

“Mari dirumuskan bersama alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan teridentifikasi dan pada akhirnya akan dirumuskan rencana aksi bersama untuk mewujudkan zero victims dalam menghadapi multibencana hidrometeorologi, gempa bumi, dan tsunami,” pungkas Dwikorita.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir dalam rapat virtual itu mengimbau, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk bersinergi, merespons informasi potensi bencana yang disampaikan oleh BMKG.

“Tolong ini disikapi secara serius. Semua pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati wajib meningkatkan kewaspadaan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mohon bapak ibu pimpinan, para kepala daerah untuk betul-betul bersinergi. Ini masalah kita bersama dan harus kita selesaikan bersama,” tegas Luhut. (Ant)

Lihat juga...