IPW Minta Polri Bongkar Mafia Rumah Sakit

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Bareskrim Polri segera membongkar mafia rumah sakit di tengah pandemi Covid-19 untuk meraih keuntungan dengan modus menyatakan Covid-19 orang sakit yang sesungguhnya tidak terkonfirmasi.

“Saya melihat Bareskrim Polri belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut. Padahal kasus yang menyatakan Covid-19 semacam itu  sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial,” ungkap Neta S Pane, Ketua IPW, melalui keterangan resmi yang diterima Cendana News, Sabtu (3/10/2020).

Dikatakan pula, pada Jumat 2 Oktober 2020, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko di Semarang menyatakan, banyaknya isu rumah sakit memvonis pasien yang meninggal karena Covid-19 agar mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Saat itu Moeldoko menegaskan, harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat ini segera tertangani. Sayangnya hingga kini Bareskrim Polri belum ada tanda-tanda akan bergerak.

“Dari pendataan IPW, keuntungan yang diperoleh mafia rumah sakit dalam hal tersebut jumlahnya tidak sedikit. Sebab biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp290 juta,” tukasnya.

Pertanyaannya, jika praktik mafia rumah sakit menyatakan Covid-19 untuk puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang “dirampok” di tengah pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut tentunya harus menjadi atensi polisi.

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah.

Sedangkan lanjut Neta, untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.

“Angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk ‘merampok’ anggaran tersebut,” jelasnya.

Ia mengaku tak heran banyak di medsos beredar kabar viral ada masyarakat yang diminta menandatangani bahwa anggota keluarganya kena Covid-19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit, padahal sesungguhnya keluarga terkena penyakit lain.

Selain itu ada orang diperkirakan Covid-19 terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif.

“Bagaimana pun kejahatan baru di dunia medis ini patut dicermati. Kejahatan yang melibatkan oknum-oknum rumah sakit ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara,” tukas dia.

Semua pelakunya harus diseret ke pengadilan Tipikor. Jika Bareskrim Polri tidak peduli dengan kasus mafia rumah sakit ini, Kejaksaan dan KPK harus segera turun tangan.

“Semua angka kematian Covid-19 harus dicermati. Agar jangan sampai musibah pandemi ini malah dimanfaatkan untuk menguntungkan para mafia rumah sakit yang ingin mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat,” tegas dia.

Neta, meminta Bareskrim Polri, Kejaksaan, dan KPK perlu bekerja cepat menangkap para mafia rumah sakit dan segera menyeret ke Pengadilan Tipikor.

Lihat juga...