KAI Cirebon Tutup 14 Perlintasan Sebidang

Petugas PT KAI (Persero), saat melakukan penutupan perlintasan sebidang liar. KAI Daop 3 Cirebon mencatat dari Januari hingga awal Oktober 2020 terdapat 14 perlintasan sebidang liar yang telah ditutup – Foto Ant

CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, pada periode Januari hingga awal Oktober 2020, sudah menutup 14 perlintasan sebidang. Lintasan yang ditutup tersebut disebut-sebut tidak berizin.

Penutupan dilakukan, sebagai upaya normalisasi jalur KA dan meningkatkan keselamatan perjalanan. “Dari awal 2020 sampai Oktober ini, kami telah menutup 14 perlintasan sebidang liar,” kata Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Luqman Arif, Sabtu (10/10/2020).

Luqman mengatakan, di wilayah Daop 3 Cirebon, terdapat 235 perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut tercatat, ada 186 lokasi merupakan perlintasan resmi, dan ada 49 lokasi yang termasuk perlintasan liar. Penutupan perlintasan sebidang liar tersebut, sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, yang sering terjadi akibat kelalaian di perlintasan sebidang. “Karena keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu kami lakukan penutupan, agar tidak ada korban lagi,” tandasnya.

KAI meminta dukungan kepada semua pihak, agar keselamatan di perlintasan sebidang kereta api dapat tercipta. Saat ini, terdapat tiga unsur untuk menghadirkan keselamatan di perlintasan sebidang. Dari sisi infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya tertib berlalu lintas pengendara jalan raya.

Di sisi infrastruktur, evaluasi perlintasan sebidang harus dilakukan oleh pemerintah, dengan melibatkan KAI dan pihak terkait lainnya secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya.

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.94/2018, tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. “Perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang yaitu menjadi jalan layang dan underpass untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan,” jelasnya.

Peningkatan dan pengelolaan perlintasan sebidang dilakukan oleh penanggung jawab jalan, sesuai klasifikasinya. Menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati atau wali kota untuk jalan kabupaten dan kota serta jalan desa. “Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan 37 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018,” jelasnya.

Sementara, di sisi penegakan hukum, dibutuhkan penindakan bagi setiap pelanggar, agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan. KAI juga rutin menjalin komunikasi dengan kepolisian, agar penegakan hukum diterapkan secara konsisten. Di sisi budaya, perlu ada kesadaran dari setiap pengguna jalan untuk mematuhi seluruh rambu-rambu dan isyarat yang ada saat melalui perlintasan sebidang. “Karena keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab setiap individu,” pungkas Luqman. (Ant)

Lihat juga...