Kampanye di Medsos Kontestan Pilkada Serentak di Jambi Diawasi Ketat

Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020 – Foto Ant

JAMBI – Tim Siber Polda Jambi meningkatkan pengawasan, terhadap para kontestan alias calon kepala daerah dan wakil kepada daerah, yang berkampanye di media sosial (medsos), pada tahapan kampanye di Pilkada serentak 2020.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Edi Faryadi menyatakan, data tim siber Polda Jambi menyebut, sampai saat ini sudah ada 877 percakapan mengenai pembahasan Pilkada, yang tersebar di grup media sosial Facebook. Dan masa kampanye Pilkada serentak 2020, dimulai pada 26 September dan berakhir pada 5 Desember nanti.

Tim Siber Polda Jambi akan terus mengantisipasi terjadinya kampanye hitam, kampanye negatif serta berita bohong alias hoaks di media sosial. Melalui Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jambi, setiap hari aktivitas medsos terus dipantau, agar tidak merugikan salah satu calon kepala daerah dan wakil kepalda daerah yang berkompetisi di ajang Pilkada serentak 2020, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

“Jadi strategi dari Ditrreskrimsus, dengan membuat tim yang mengawasi media sosial pada setiap pasangan calon, misalnya pasangan calon A ini akan diawasi oleh tim tersendiri, pasangan calon B dan juga ada tim sendiri dan itu khusus untuk pasangan calon dari pada gubernur,” jelas Faryadi.

Sedangkan untuk di daerah juga diterapkan hal yang sama. “Setiap kabupaten atau kota itu ada Polres, dan di Polres sudah dibentuk tim sibernya, dan induknya tetap ada di Polda Jambi,” tambah Faryadi.

Langkah tegas akan diambil Tim Siber Polda Jambi, guna mengantisipasi pelanggaran di media sosial. Dan untuk mencegah dampak negatif disebabkan dari posting-an di media sosial, Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jambi bakal menutup atau mencabut posting-an yang dinilai meresahkan. “Jika ada yang seperti itu (posting-an berisi kampanye negatif, kampanye hitam dan berita bohong) mungkin Polda Jambi akan melakukan mencabut berita-berita itu agar tidak tersiar dan juga tidak tersebar dimana tujuannya adalah untuk membuat netral dan juga menjaga kamtibmas yang ada di Provinsi Jambi,” tandasnya.

Polda Jambi juga menggandeng pihak eksternal, yang selalu memutakhirkan informasi dan memantau media sosial dan mereka berkoordinasi juga dengan Asosiasi Pengguna Jasa Internet. Polda Jambi akan menindak tegas para pelaku penyebar berita dan kampanye yang merugikan. Mereka dapat dikenakan sanksi pidana, seperti yang sudah diatur di UU No.19/2016 tentang ITE. (Ant)

Lihat juga...