Kasus COVID-19 Naik, Sulteng Batasi Jumlah ASN Berkantor

PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membatasi jumlah pegawai ASN di dinas dan cabang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Provinsi Sulteng yang bekerja di kantor terutama yang berada di zona merah penularan dan penyebaran COVID-19 dan berlaku Senin (5/10).

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyatakan kebijakan itu diterapkan akibat kenaikan signifikan kasus COVID-19 di Sulteng dalam beberapa hari terakhir termasuk di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Morowali yang dinyatakan sebagai zona merah penularan penyebaran COVID-19.

“Cabang dinas dan UPTD yang berada pada zona berkategori tidak berdampak atau tidak ada kasus, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 100 persen,” katanya melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulteng selaku Juru Bicara Gubernur Sulteng Moh. Haris Kariming di Palu, Jumat.

Kemudian, cabang dinas dan UPTD yang berada pada zona berkategori resiko rendah, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 75 persen.

“Cabang dinas dan UPTD berkategori risiko sedang, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 50 persen,” ujarnya.

Berikutnya cabang dinas dan UPTD yang berada pada zona berkategori risiko tinggi, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 25 persen.

Haris mengatakan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Sulteng harus memastikan pegawainya untuk tetap melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home) tempat tinggal dengan beberapa ketentuan.

“Kesatu, masing-masing atasan langsung bertanggungjawab secara berjenjang atas pelaksanaan tugas kedinasan di rumah tempat tinggal untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas,” ucapnya.

Kedua, pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan protokol internet dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Haris mengatakan kebijakan itu telah dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Sulteng Nomor: 061.2/539/RO.ORG. Tentang Sistim Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal BARU Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulteng. [Ant]

Lihat juga...