Kemenkeu-DPR Sepakat Sahkan Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS Menjdi UU

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat memberikan paparan terkait perkembangan APBN KiTa per Agustus 2020, beberapa waktu lalu, secara virtual. –Dok: CDN

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU)Protokol ke-7 Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, bahwa proses pengesahan ini telah melalui rapat kerja antara Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, yang kemudian memutuskan pengesahan Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS akan dilakukan melalui UU.

“Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia melalui jalur investasi,” ujar Menkeu dalam keterangan pers yang diterima Cendana News di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Investasi yang masuk, kata Menkeu, diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pasar industri asuransi umum syariah domestik, khususnya dengan cara meningkatkan akumulasi modal industri keuangan syariah, agar dapat mengembangkan teknologi dan jaringan operasi.

“Kami juga berharap, ini mampu mendorong alih pengetahuan dan teknologi, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan inovasi produk asuransi umum syariah. Memberikan pilihan produk yang lebih beragam kepada konsumen dengan biaya yang lebih efisien (kompetitif). Serta memperluas kapasitas industri asuransi dalam menyediakan proteksi dan meningkatkan kontribusi industri asuransi, dalam upaya pendalaman pasar keuangan,” papar Menkeu.

Selain itu, terbukanya kesempatan bagi penyedia jasa keuangan Indonesia untuk mengakses industri jasa keuangan negara mitra, juga merupakan hal yang dapat dimanfaatkan dari pengesahan Protokol Ke-7 AFAS ini.

AFAS dibentuk pada 1995, sebagai salah satu upaya negara-negara ASEAN untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. AFAS menjadi dasar dari proses menuju integrasi sektor jasa di ASEAN, termasuk jasa keuangan.

“Melalui kerja sama ini, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memperluas akses pasar sektor jasa, termasuk jasa keuangan secara bertahap, guna menstimulasi efisiensi dan daya saing sektor jasa di ASEAN,” tukas Menkeu.

Sebagai bagian dari tahapan menuju integrasi sektor jasa di ASEAN, pada 23 Juni 2016 di Hanoi, Vietnam, para Menteri Keuangan ASEAN menandatangani Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS ini. Agar komitmen yang disampaikan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berlaku efektif.

Lihat juga...