Kepatuhan Penggunaan Masker di Jakarta Belum Penuhi Standar Minimum

Petugas gabungan memberikan sanksi kerja sosial kepada warga yang tidak menggunakan masker di Simpang UI, Perbatasan Kota Depok - Jakarta, Sabtu (5/9/2020) – Foto Ant

JAKARTA – Tingkat kepatuhan masyarakat ibu kota, untuk menggunakan masker selama wabah COVID-19 masih di bawah standar minimum. Hasil studi menyebut, angkanya masih di sekitaran 70-an persen.

“Saat ini, menurut studi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), penggunaan masker kita (di DKI Jakarta) itu sekitar 70-an persen,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Minggu (11/10/2020).

FKM UI disebutnya, merekomendasikan tingkat kepatuhan penggunaan masker di Jakarta, untuk mengantisipasi penularan COVID-19, minimal 85 persen. Rekomendasi lainnya adalah, dilakukan monitoring pergerakan penduduk. Ha itu dilakukan melalui pendataan pengunjung di suatu tempat, sehingga tingkat penularan COVID-19 dapat dikendalikan. “Harus ditingkatkan minimal 85 persen. Kalau penggunaan masker bisa minimal 85 persen, maka lebih terkendali,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengingatkan warganya, bahwa penerapan saksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi pada 12-25 Oktober 2020 tetap diberlakukan. “Pengawasan sanksi tetap berlaku, ada denda progresif yang berlaku, Rp250 ribu, Rp500 ribu, Rp750 ribu, Rp1 juta bagi yang melanggar tidak menggunakan masker,” tegasnya.

Sanksi juga berlaku bagi unit kegiatan usaha, seperti yang sebelumnya diterapkan Pemprov DKI. “Kalau melanggar kita tutup tiga hari untuk keperluan disinfektan, kemudian ada surat teguran sampai penutupan sementara dan pencabutan izin, selain denda-denda progresif kita berlakukan bagi unit usaha yang melanggar,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB Transisi berdasarkan Pergub No.101/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Kebijakan itu diberlakukan pada 12-25 Oktober 2020, setelah angka penularan serta kematian COVID-19 di wilayah setempat dilaporkan melambat. (Ant)

Lihat juga...