Kesadaran Kampanye via Daring di Pilkada Jateng, Rendah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, salah satunya dilakukan dengan kampanye berbasis media sosial atau pertemuan daring. Namun sayang, kesadaran tersebut di kalangan para pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Jateng 2020, masih relatif rendah.

Dalam satu bulan pertama masa kampanye dari 26 September 2020-26 Oktober 2020, dari 3.966 kali kegiatan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, hanya 341 kegiatan yang menggunakan media sosial atau pertemuan secara daring.

“Dari pengawasan yang dilakukan di 21 kabupaten/kota di Jateng, yang menggelar Pilkada 2020. Hasilnya dari 3.966 kali kegiatan pengawasan, hanya 11,3 persen atau 341 yang memanfaatkan teknologi digital, sementara 88,7 persen atau 2.655 kegiatan dilakukan dengan pertemuan langsung,” papar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun, saat dihubungi di Semarang, Rabu (28/10/2020).

Padahal, lanjutnya, sesuai Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 mengamanatkan bahwa metode kampanye pertemuan, diutamakan menggunakan media daring atau media sosial. Hal ini disebabkan karena Pilkada 2020 digelar dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Ini yang kita dorong kepada para paslon termasuk para tim sukses, untuk lebih memperbanyak kampanye melalui media sosial, media digital atau pertemuan secara daring,” tandasnya.

Dirinya mencontohkan sudah ada beberapa paslon, yang memanfaatkan mobil yang dilengkapi layar digital, berkeliling dari kampung ke kampung, sembari menyampaikan visi misi paslon yang dimaksud.

“Ini juga bisa menjadi contoh, dalam proses pelaksanaan kampanye secara digital. Pesan yang disampaikan tetap bisa tercapai, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” lanjut Anik.

Pihaknya juga kembali mengingatkan kepada para paslon, tim kampanye, partai politik hingga para pendukung, untuk terus menerus mentaati aturan pelaksanaan kampanye.

“Termasuk harus ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), sebelum pelaksanaan kampanye. Surat tersebut disampaikan maksimal, satu hari sebelum pelaksanaan kampanye dilaksanakan. Pelaksana kampanye itu baik dari calon anggota legislatif (caleg) parpol maupun timses paslon sesuai tingkatan,” tambahnya.

Anik menegaskan dengan adanya STTP tersebut, dapat dilakukan pengawasan kampanye, sehingga kegiatan tersebut legal dan dijamin keamanannya. Termasuk upaya pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan.

Sementara, Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiudin menambahkan, meski pelaksanaan kampanye melalui pertemuan tatap muka diperbolehkan, namun pihaknya tetap mendorong agar kampanye secara daring atau pemanfaatan teknologi bisa diutamakan.

“Kampanye secara tatap muka, dalam pertemuan terbatas di dalam ruangan memang diperbolehkan. Namun harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Misalnya, pertemuan hanya dihadiri maksimal 50 orang, mengenakan masker, ada hand sanitizer, menjaga jarak antar peserta minimal satu meter dan lainnya,” terangnya.

Ditegaskan, jajaran Bawaslu Jateng akan terus melakukan pengawasan seluruh tahapan Pilkada 2020. Termasuk selama masa kampanye yang baru berakhir pada 5 Desember 2020 mendatang.

“Kita juga akan tetap mengutamakan pencegahan. Selama satu bulan pertama masa kampanye di Pilkada Jateng, kita sudah melakukan pencegahan sebanyak 15.659 kali. Pencegahan terus diupayakan agar tak terjadi pelanggaran. Namun, jika pelanggaran tetap terjadi, maka akan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Lihat juga...