Ketua DPRD Kota Bekasi Sikapi Aksi Tolak UU Ciptaker

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Ketua DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Chairoman J Putro menyambangi demonstran buruh yang sudah menutup jalur Khairil Anwar sejak Kamis (8/10/2020) pagi. Ia mendatangi kerumunan massa bada Ashar dan menyampaikan sikap politik. 

Dia langsung naik ke salah satu kendaraan berisikan pengeras suara yang terparkir di pintu masuk gedung dewan. Menggunakan pengeras suara Chairoman mengatakan atas nama Ketua DPRD Kota Bekasi akan menyampaikan seluruh aspirasi dari serikat buruh dalam aksi tersebut.

Namun demikian tegasnya secara sikap politik baru Fraksi PKS, secara tegas menolak dengan merekomendasikan ke DPR RI dan Presiden untuk mengeluarkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja.

“Sikap politik Fraksi PKS sudah pasti menolak dan merekomendasikan harus dikeluarkan Perppu. Fraksi lain, kami akan membantu untuk mempertanyakan sikap politiknya,” ungkap Chairoman usai memberi pernyataan sikap di hadapan buruh.

Namun demikian tegasnya, terkait aspirasi buruh dalam aksi di kantor DPRD Kota Bekasi semua atas nama anggota DPRD kota Bekasi tentunya akan disampaikan langsung ke DPR RI dan  ke Presiden RI. Karena itu adalah bagian dari tugas dewan menyampaikan aspirasi.

“UU Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah produk DPR RI. Sehingga aspirasi yang mereka sampaikan wajib disampaikan ke pembuat kebijakan dalam hal ini DPR RI. Maka sikap anggota DPRD Kota Bekasi menyampaikan aspirasi itu,”tegasnya.

“Tapi kalo yang diminta rekomendasi sikap politik, sampai sekarang baru Fraksi PKS. Yang lain belum,” tegasnya.

Purwad, Sekretaris DPC FSBDSI Kota Bekasi, dikonfirmasikan di sela-sela aksi, Kamis (8/10/2020).. -Foto: M. Amin

Sekretaris Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kota Bekasi Purwadi, dikonfirmasikan usai ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan sikap mengatakan keinginan buruh bahwa sikap Ketua Dewan tersebut mewakili seluruh fraksi terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Sebenarnya yang diinginkan buruh adalah tanggapan sikap dari seorang ketua DPRD yang mewakili seluruh fraksi tidak hanya Fraksi PKS. Kami tidak bicara bendera, karena kami bicara institusi, sikapnya mengenai aksi penolakan Omnibus Law. Meskipun kami tau DPRD mendukung penuh aksi,” ujarnya

Dikatakan aksi buruh di Kota Bekasi sudah memasuki hari terakhir dan melihat sikap pemerintah pusat terkait UU Cipta Kerja. Jika tetap dilanjutkan tentunya aksi penolakan akan terus berlangsung langkah terakhir adalah di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan itu Purwadi mengapreasiasi sikap pengamanan di Kota Bekasi sejak awal aksi tidak ada gejolak berlebih. Kondusifitas tetap terjaga tanpa ada anarkis dan lainnya. Meski ada penghadangan di beberapa titik hal tersebut dianggap wajar, antisipasi Covid-19 di Jakarta.

Usai ditemui oleh ketua DPRD Kota Bekasi ribuan massa buruh yang memadati Jalan Khairil Anwar membubarkan diri. Mereka tetap konvoi berkeliling Kota Bekasi dengan membagikan selembaran menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lihat juga...