Ketua MPR Dorong Dilakukan Pemetaan Kluster Baru Covid-19

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kemenkes bersama Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan pemetaan terhadap 1.347 kluster baru untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di setiap kluster, sekaligus mencegah meluasnya kluster dengan mengoptimalkan 3T (tracing, testing dan treatment) yang dapat menekan angka kasus baru Covid-19.

“Saya harap pemerintah untuk terus optimis dan yakin bahwa setiap kebijakan yang diambil akan sangat berpengaruh terhadap perlambatan laju kasus baru Covid-19. Karenanya, pemerintah harus mengambil ataupun membuat kebijakan yang tepat, agar efektif dalam menurunkan angka kasus baru hingga memutus rantai penyebaran Covid-19,” ucapnya, melalui laman resminya yang diterima Cendana News, Selasa (27/10/2020).

Bamsoet, demikian sapaan akrabnya,  mengatakan pemerintah, baik pusat maupun daerah tetap terus berupaya keras dalam mengendalikan dan menangani setiap kasus Covid-19 di Indonesia hingga zero case, dengan terus memasifkan uji spesimen dibarengi upaya penegakan protokol pencegahan Covid-19 di masyarakat dengan tetap menggunakan cara yang humanis dan persuasif.

Bamsoet juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemenkes dapat menginfokan kepada masyarakat terkait 1.347 kluster Covid-19 yang ditemukan, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dengan melakukan upaya-upaya preventif dan waspada serta menghindari kluster-kluster tersebut.

Menurut Bamsoet, pentingnya keterbukaan informasi publik terkait penanganan Covid-19 di badan pelayanan publik untuk memastikan agar setiap lembaga dan kementerian dapat memberikan informasi kepada publik secara transparan dan terbuka, terutama informasi tentang penanganan Covid-19 yang dilakukan, sehingga dapat menghindari terjadinya disinformasi dan pemberitaan hoaks terkait penanganan Covid-19.

“Keterbukaan informasi penanganan Covid-19 ditujukan untuk kepentingan melindungi masyarakat dari berita yang tidak benar, sehingga masyarakat memahami upaya pencegahan dan penularan Covid-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Bamsoet berharap agar pemerintah menyediakan akses resmi dan valid dengan layanan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 yang transparan dan akuntabel dan mudah dijangkau oleh masyarakat, namun memastikan data pribadi masyarakat tetap terlindungi dan terjaga.

Selain itu, juga mendorong agar pemerintah mengoptimalkan dan menciptakan informasi publik yang transparan, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19, sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Lihat juga...