KKP Dorong Pemanfaatan Barang Bukti Kapal ‘Illegal Fishing’

Editor: Makmun Hidayat

BOGOR – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pemanfaatan barang bukti illegal fishing agar dioptimalkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan. 

“KKP berpandangan dengan pemanfaatan kapal hasil rampasan untuk kepentingan pendidikan maupun untuk nelayan lebih membawa manfaat dibandingkan harus dimusnahkan,” kata Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf, saat serah terima kapal perikanan pelaku illegal fishing FV STS-50 dari Kejaksaan Agung kepada KKP, di Bogor berdasar rilis yang diterima Cendana News, Senin (12/10/2020).

Kapal tersebut sempat menjadi buruan Interpol selama bertahun-tahun dan berhasil ditangkap di Indonesia pada April 2018 oleh Aparat TNI AL. Saat ini kapal itu telah menjalani proses hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan kapal tersebut akan dioperasikan untuk menunjang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang sudah terbangun baik antara KKP, TNI AL, POLAIRUD, Kejaksaan Agung RI dan Pengadilan, termasuk dukungan penuh Kejaksaan Agung RI melalui proses serah terima ini. Atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan,” kata Yusuf.

Lebih lanjut dikatakan pentingnya koordinasi sejak dini antara KKP dengan Kejaksaan Agung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang bukti illegal fishing ke depan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan agar pemanfaatan barang bukti illegal fishing bisa tepat sasaran dan semua proses bisa berjalan transparan.

“Komunikasi dan koordinasi harus sudah dilakukan sejak dini, mulai dari proses penyidikan dan penuntutan”, ujar Yusuf.

Sementara itu, Kepala Pusat Pemulihan Aset, Agnes Triani menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mendukung Kementerian termasuk KKP dalam kaitannya dengan optimalisasi pemanfaatan barang rampasan negara termasuk kapal perikanan hasil illegal fishing.

Agnes menambahkan bahwa pengalihan kapal perikanan STS-50 ini merupakan sinergi yang baik antara KKP dan Kejaksaan, sekaligus wujud komitmen Kejaksaan Agung dalam rangka percepatan penyelesaian barang rampasan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen PSDKP Suharta menyampaikan bahwa kapal perikanan STS-50 ini diproyeksikan untuk memperkuat armada Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Saat ini jelasnya Ditjen PSDKP KKP telah memiliki 28 armada Kapal Pengawas Perikanan dengan berbagi tipe, namun demikian kondisinya memang bervariasi. Suharta berharap kehadiran STS-50 ini tentu merupakan tambahan ‘amunisi’ bagi KKP untuk meningkatkan coverage pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP-NRI khususnya untuk wilayah-wilayah perbatasan.

“Konstruksi kapal ini stabil dan tentu akan cocok untuk patroli pengawasan di perairan Samudera serta perbatasan,” ungkap Suharta.

Untuk diketahui, Kapal STS-50 yang dibangun di Jepang pada tahun 1985 dengan panjang mencapai 53,51 meter serta tonase 379 GT dan kecepatan 13,704 knot, ini pernah menjadi buruan Interpol dan masuk dalam IUU Fishing Vessel List pada organisasi perikanan regional Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resource (CCAMLR).

Kapal ini kapal yang sempat terdaftar dengan 8 negara bendera diantaranya Sierra Leone, Togo, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Mikronesia, Filipina, dan Namibia. Petualangan STS-50 berakhir di Indonesia ketika ditangkap dan dinyatakan bersalah sehingga dirampas untuk negara.

Lihat juga...