KSPN Jateng Akui Kecewa dengan Sikap DPR

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono mengaku kecewa dengan sikap DPR RI. Hal tersebut karena dewan sudah memutuskan UU Cipta Kerja, namun para buruh selaku pihak terkait belum mendapatkan salinan resmi.

“Kami kecewa, meski sudah diketok (diputuskan-red) namun salinan UU belum bisa didapat. Kami curiga ada hal-hal yang merugikan buruh. Apalagi sekarang ini banyak informasi tentang UU tersebut di media sosial, yang isinya meresahkan kami sebagai buruh,” paparnya, dalam unjuk rasa damai yang diikuti ribuan anggota KSPN Jateng di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (12/10/2020).

Ketua KSPN Jateng, Nanang Setyono, di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (12/10/2020). -Foto Arixc Ardana

Kecurigaan tersebut, lanjutnya, cukup beralasan karena UU sudah disahkan namun belum ada salinan resmi. Pihaknya pun mendorong pada pemerintah daerah, untuk membantu merealisasikan perjuangan buruh di Jateng.

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang sempat terjadi kericuhan, demo kali ini berjalan tertib, bahkan mereka membagikan bunga mawar kepada para aparat keamanan yang berjaga.

Keberadaan salinan resmi UU Cipta Kerja, juga dipertanyakan oleh Rektor Undip, sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Prof Yos Johan Utama. Ditemui dalam kesempatan terpisah, dirinya mengaku tidak bisa menyikapi UU Cipta Kerja.

“Saat ini saya belum bisa menyikapi atau memberi komentar, karena sampai saat ini, salinan resminya belum saya terima,” tandasnya.

Pihaknya pun mendesak agar pemerintah pusat, segera memberikan salinan resmi UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Tujuannya, agar semua memiliki landasan yang pasti untuk menentukan sikap.

“Jadi, kami harap ini segera diberikan. Saat ini kan yang ada hanya katanya begini, katanya begitu, tapi belum benar-benar membaca sendiri isi UU tersebut,” imbuhnya.

Di lain sisi, dirinya juga mendorong agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia, untuk ikut serta menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dalam penyampaian aspirasi terkait UU Cipta Kerja.

“Segera buka posko pengaduan dan konsultasi mengenai UU Cipta Kerja. Undip juga membuka posko serupa di kampus, untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Jika semua kampus bergerak, menampung sebanyak mungkin masukan dari masyarakat, lalu kita sampaikan kepada pemerintah. Insyaallah persoalan ini akan ada jalan keluarnya,” tegasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, juga menandaskan hal serupa. Pihaknya juga sudah meminta salinan resmi UU Cipta Kerja kepada pemerintah pusat. Diharapkan, dengan adanya salinan tersebut, semua bisa mempelajari dan memahami setiap pasal yang ditetapkan.

“Seperti halnya kampus, kita juga membuka membuka posko pengaduan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan atau berkonsultasi. Apakah mereka menolak, mengajukan judicial review atau memberikan masukan pada PP dan Perpres, semuanya akan ditampung. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah saya perintahkan,” akunya.

Di satu sisi, meski tidak melarang adanya demonstrasi, namun di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa bijak.

“Daripada demo rusuh, visual kita pertengkaran, pukul-pukulan. Belum lagi anak-anak yang terlibat, tidak tahu apa-apa tapi ikut keramaian. Lewat posko tersebut, bisa menjadi contoh, bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah,” pungkasnya.

Lihat juga...