Mahasiswa di Sikka Desak DPRD Tolak UU Ciptaker

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Ratusan mahasiswa berasal dari Kelompok Cipayung Plus di Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terdiri PMKRI, GMNI, HMI, LMND dan IMM menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sikka menolak pengesahan segala bentuk produk hasil industri hukum omnibus law.

Bagi Kelompok Cipayung dan elemen mahasiswa di Kabupaten Sikka, konsep Omnibus Law Cipta Kerja merupakan salah bukti kelemahan warga terhadap intervensi kapitalis dan negara bukan menghadirkan kebijakan solutif untuk kedaulatan rakyat.

“Kami menolak dan mengecam keras Omnibus Law Cipta Kerja dengan segala macam pasal-pasal kontroversial,” kata Ketua GMNI Sikka, Alvinus Lalong Ganggung, Jumat (9/10/2020).

Alvin sapannya menyebutkan, Kelompok Cipayung dan kelompok mahasiswa di Kabupaten Sikka mendesak pemerintah dalam hal ini presiden untuk segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja dalam pembahasan poin substansi Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketua GMNI Sikka, Alvinus Lalong Ganggung saat ditemui di gedung DPRD Sikka, Jumat (9/10/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Ia menambahkan, elemen mahasiswa mendesak DPRD Sikka untuk menandatangani petisi sebagai bukti sikap tegas penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami mendesak DPRD Sikka membuat surat persetujuan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden RI dan DPR RI,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Presidium PMKRI Maumere, Yuliana Bara mengatakan, dalam pernyataan sikap yang dibuat bersama segenap elemen mahasiswa di Kabupaten Sikka, pihaknya dengan tegas menolak produk Omnibus Law.

Selain itu kata Yuliana, pihaknya mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian kepada aktivis mahasiswa yang mencederai nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami juga menuntut kepada DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota untuk terus menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk penanganan pandemi Covid-19,” sebutnya.

Yuliana menambahkan, pihaknya pun meminta kepada legislatif untuk menjalankan fungsi dan tugasnya terkait penanganan dampak krisis ekonomi nasional serta harus dilakukan secara sistematis mulai dari Sabang sampai Merauke.

“Apabila pernyataan sikap kami tidak diindahkan maka mahasiswa Kelompok Cipayung Sikka dan elemen mahasiswa lainnya akan menduduki gedung DPRD Sikka hingga tuntutan dipenuhi,” tegasnya.

Disaksikan Cendana News, massa aksi berjumlah ratusan mahasiswa tersebut melakukan long march dari perempatan Patung Kuda hingga ke gedung DPRD Sikka yang berjarak sekitar 700 meter sambil melakukan orasi dan meneriakan yel-yel.

Massa sempat berhenti di pertigaan Jalan El tari sambil menunggu mahasiswa yang beragama Islam melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu di Masjid Perumnas Maumere.

Sempat terjadi aksi saling dorong dan massa aksi sempat beberapa kali berupaya menerobos barikade aparat polisi di depan pintu gerbang gedung DPRD Sikka dan mencoba masuk karena semua peserta aksi tidak diizinkan masuk oleh pimpinan dewan.

Setelah  sempat terjadi aksi saling dorong dan mencoba menerobos barikade polisi di depan pintu gerbang Gedung DPRD Sikka, semua mahasiswa peserta aksi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya diizinkan masuk ke halaman DPRD Sikka.

Pimpinan DPRD Enggan Berdioalog

Saat perwakilan mahasiswa hendak membacakan pernyataan sikap, Ketua DPRD Sikka langsung mengetuk palu mengakhiri dialog sehingga sempat terjadi keributan di dalam ruang sidang.

“Kedatangan kita untuk mempersoalkan disahkannya undang-undang Onibus Law. Kami datang mau dialog dan meminta DPRD menandatangani penolakan terhadap produk undang-undang ini,” tegas Ketua GMNI Sikka, Alvinus Lalong Ganggung saat ditanyai Cendana News di gedung DPRD Sikka.

Alvin sapaannya mengatakan, dengan tindakan ketua DPRD Sikka seperti ini, pihaknya menilai konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang dibangun  sistematis, masif dan terencana.

Dia menyebutkan, mahasiswa mau mengetuk hati DPRD Sikka yang  mewakili rakyat dan duduk di gedung dewan agar ada sikap dan nurani keberpihakan kepada masyarakat.

Ketua HMI Cabang Sikka, Hudzaifah Abdurrahman saat ditemui di ruang rapat Gedung DPRD Sikka, Jumat (9/10/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Sementara itu Ketua HMI Sikka, Hudzaifah Abdurrahman menilai pimpinan DPRD Sikka sangat tidak menghargai etika diskusi sebab sebenarnya pihaknya hadir untuk berdialog dengan DPRD Sikka.

Namun kata Hudzaifah, saat  pihaknya hendak membacakan pernyataan sikap tiba-tiba pimpinan dewan sudah mengetuk  palu dan pihaknya menganggap perilaku ini tidak beretika dan tidak logis.

“Kami demo bukan sekadar ikut-ikutan tetapi datang dengan kajian ilmiah di mana Undang-Undang Omnibus Law ini ketika sudah disahkan maka akan berdampak kepada daerah termasuk Kabupaten Sikka,” sebutnya.

Hudzaifah menjelaskan, dampak yang ditimbulkan bagi Kabupaten Sikka terutama terkait investor asing dan tanah adat atau ulayat serta masih banyak pasal kontroversial yang ada dalam undang-undang ini.

Ia mengatakan pihaknya meminta DPRD Sikka menandatangani penyataan sikap di atas meterai sebagai bentuk penolakan karena undang-undang ini belum disahkan sehingga presiden bisa menerbitkan Perpu.

“Pimpinan DPRD Sikka bersikap tidak etis dan tidak logis karena saat kami mau membacakan pernyataan sikap pimpinan dewan langsung mengetuk palu. Dugaan kami setiap hari mereka rapat metodenya hanya mengetuk palu saja dan ini berbahaya,” ungkapnya.

Ketua DPRD Sikka Donatus David dalam penjelasan kepada semua peserta aksi di depan tangga ruangan rapat DPRD Sikka mengatakan audensi di dalam gedung DPRD Sikka sudah dilakukan namun masih ada catatan kecil yang perlu didiskusikan.

Davis menyebutkan, oleh karena itu pimpinan dewan mengalokasikan waktu hari Senin (12/10/2020)  pukul 11.00 WITA untuk 20 perwakilan mahasiswa berdialog bersama pimpinan dewan dan anggota.

“Kami mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Kami sadari betul perjuangan dari para mahasiswa namun tidak mengurangi apa yang sudah menjadi agenda DPRD Sikka,” pintanya.

David menambahkan, DPRD Sikka sedang membahas perubahan APBD Kabupaten Sikka 2020 sehingga diharapkan nanti hari Senin (12/10/2020) DPRD dan perwakilan mahasiswa bisa melakukan dialog di salah satu ruangan di DPRD Sikka.

“Kami berharap agar aksi-aksi yang bersifat anarkis mari dijauhi agar terkesan apa yang dilakukan merupakan semengat perjuangan mahasiswa untuk membicarakan hal-hal yang positif,” ungkapnya.

Massa aksi juga mencap Ketua DPRD Sikka menipu dan membohongi mereka karena membiarkan 15 orang perwakilan saja yang masuk dan yang lainnya tetap berada di luar gedung DPRD Sikka

Padahal Ketua DPRD sebelumnya telah meminta agar ada perwakilan mahasiswa untuk berdialog dan semua peserta aksi bisa masuk ke gedung DPRD Sikka

Setelah terjadinya aksi saling dorong dan mencoba mendobrak pagar gedung DPRD Sikka, akhirnya pimpinan DPRD Sikka bersama Kapolres Sikka berdilog dan memutuskan semua peserta demo bisa masuk ke halaman gedung DPRD Sikka.

Situasi pun memanas ketika pimpinan DPRD Sikka tidak membiarkan mahasiswa membacakan tuntutan mereka sehingga sempat terjadi keributan dan mahasiswa pun bertahan di ruang sidag hingga terjadi kesepakatan mahasiswa akan diberi ruang dialog bersama DPRD Sikka, Senin  (12/10/2020).

Massa aksi pun sempat bertahan dan diguyur hujan namun setelah adanya kesepakatan soal dialog lanjutan yang akan dilaksanakan hari Senin (12/10/2020) akhirnya sekitar pukul 16.10 WITA meninggalkan gedung DPRD Sikka.

Lihat juga...