Masa Tanam di Semarang Dimulai, Stok Pupuk Subsidi Hanya Tersisa 40 Ton

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Jelang dimulainya musim tanam, seiring datangnya penghujan, persoalan pupuk masih menghantui para petani. Stok pupuk subsidi yang terbatas, sementara harga pupuk non subsidi yang relatif tinggi, menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan.

Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur, saat ditemui di Kantor Dispertan Kota Semarang, Senin (5/10/2020). Foto Arixc Ardana

“Memang saat ini stok pupuk bersubsidi sangat terbatas, tidak hanya di Kota Semarang saja, tapi hampir di semua wilayah. Sementara, untuk di Kota Semarang terkait kebutuhan musim tanam kali ini, hanya tersisa 40 ton, sedangkan kebutuhan kita sekitar 60 ton,” papar Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur, saat ditemui di Kantor Dispertan Kota Semarang, Senin (5/10/2020).

Dipaparkan, minimnya stok pupuk bersubsidi tersebut karena jumlah pupuk yang didistribusikan di Kota Semarang, kurang dari permintaan.

“Tahun ini kita mendapat alokasi 80 persen dari kebutuhan, sekitar 1.000 ton. Untuk itu, kita mendorong agar petani melakukan pengolahan dengan pupuk organik, agar dapat menutup kekurangan 20 persen kebutuhan pupuk,” tambahnya.

Di lain sisi, penebusan pupuk subsidi juga ada sejumlah kendala, khususnya terkait penggunaan kartu tani.

Sesuai aturan, untuk pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pembelian pupuk subsidi tidak tepat sasaran.

“Jadi selama ini banyak kartu tani yang tidak digunakan, karena petani kita belum terbiasa. Sementara, dari pihak perbankan selaku pengelola, mempunyai kebijakan jika 365 hari tidak digunakan, akan diblokir,” terang Hernowo.

Mengatasi persoalan tersebut, pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak perbankan, agar kartu tani yang terblokir tersebut bisa dibuka kembali.

“Kendala lainnya, kita juga menemukan masih banyak alat penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani ini, tidak berfungsi. Akibatnya petani juga kesulitan, hal ini juga sudah kita sampaikan ke pihak bank,” tegas Hernowo.

Sementara, salah seorang petani di Kota Semarang, Saputro mengaku jika jelang musim tanam I pada awal November 2020, untuk mendapatkan pupuk subsidi sulit.

“Ya, kita sebagai petani bersyukur kalau kuota pupuk subsidi ini ditambah. Untuk memenuhi pupuk, saya pakai non subsidi, jadi biaya lebih mahal. Untuk satu hektare, butuh 4 kuintal, hanya tersedia hanya 3 kwintal,” terangnya.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, dirinya membeli 100 kilogram pupuk non subsidi mencapai Rp 1 juta.

“Kadang juga lebih, sebab kesuburan tanah berbeda-beda, jadi semakin jelek kualitas tanah, maka kebutuhan pupuk juga semakin banyak,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Jateng, Suryo Banendro, menjelaskan untuk mengatasi persoalan pupuk bersubsidi tersebut pihaknya sudah mengajukan penambahan ke pemerintah pusat.

“Sudah diajukan sebanyak 390 ribu, untuk pembagiannya per kabupaten kota, saya tidak hafal. Namun yang pasti sudah diajukan sejak pertengahan September 2020 lalu,” jelasnya.

Pihaknya juga kembali menegaskan, untuk menjaga agar pembelian pupuk subsidi tepat sasaran, penggunaan kartu tani, menjadi kewajiban.

“Hanya pemilik kartu, yang bisa membeli pupuk bersubsidi karena datanya sudah masuk database. Pengaturan ini untuk mencegah kelangkaan pupuk yang disebabkan pembelian tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Tidak hanya itu, sebelumnya petani juga harus terlebih dulu masuk dalam daftar rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

“Jadi petani mengusulkan kebutuhan pupuknya berdasarkan luasan lahan dan jenis tanaman kepada kelompok tani. Nanti keluar kuota tiap kelompok dan tiap petani, ” lanjutnya.

Tidak hanya itu, aturan yang baru untuk pengisian RDKK hanya bisa dilakukan sekali sebelum musim tanam dimulai.

Lihat juga...