Massa Aksi di Bekasi Tuntut DPRD Buat Rekomendasi Tolak UU Cipta Kerja

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Jalan Ahmad Yani menuju plaza pemerintah kota dan Jalan  Kahiril Anwar arah Gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh, akibat dipadati gabungan buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Pantauan di lapangan, jalur tersebut diblokade aparat kepolisian dengan mengarah ke jalur lain, karena dipadati aksi buruh. Polisi juga melakukan sekat di beberapa titik di wilayah Kota Bekasi, mengantisipasi buruh atau demonstran mahasiswa tidak keluar ke Jakarta.

Di Kota Bekasi, pada hari terakhir aksi tolak UU Ciptaker digelar di empat lokasi di depan kantor Pemkot Bekasi, Simpang Rawa Panjang, depan gaint pintu masuk tol Bekasi Barat dan kantor DPRD Kota Bekasi.

Terlihat banyak kendaraan dinas juga mengganti plat kendaraan dari merah ke plat hitam. Hal tersebut bentuk antisipasi, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti perusakan dan lainnya. Aksi di Kota  Bekasi hingga siang terlihat berjalan kondusif, dan dalam pengawalan ketat aparat gabungan TNI-Polri.

Perwakilan aksi diterima anggota DPRD Kota Bekasi untuk berdialog, Kamis (8/10/2020). –Foto: M Amin

Sebelum aksi, gabungan buruh dan mahasiswa konvoi mengitari Kota Bekasi. Bahkan, sampai melakukan pembakaran ban di jalan raya dan baju pun ikut dibakar, karena tidak ada ban.

Dalam aksi tersebut, demonstran meminta Wali Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi membuat rekomendasi menolak UU Cipta Kerja, sembari sesekali melalui pengeras suara mengingatkan massa agar tidak terprovokasi.

Aksi di depan DPRD Kota Bekasi, sejumlah perwakilan sempat diterima oleh anggota DPRD dan diajak dialog ke ruang aspirasi. Beberapa perwakilan sempat dialog.

Kepada dua anggota DPRD Kota Bekasi yang menerima, para mahasiswa dan perwakilan buruh meminta anggota dewan banding ke pusat, agar presiden mengeluarkan Perppu terkait omnibus law.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Daryanto, kepada perwakilan mahasiswa mendukung aksi mahasiswa dan buruh untuk menyuarakan aspirasinya. Namun, dia menegaskan, bahwa daerah, khususnya Kota Bekasi, tentunya ke depan akan membuat keputusan sendiri dalam membela warganya.

“Dewan Kota Bekasi sampai sekarang belum menerima salinan keputusan omnibus law tersebut. Tapi, ada sebelas klaster dan tentunya itu harus dipelajari lebih dalam,” ungkap Daryanto.

Dua anggota dewan yang menerima perwakilan aksi tersebut tidak bisa memberi komentar banyak, karena UU itu lebih tinggi. Tapi, mereka intinya berharap aksi berjalan damai.

Demonstran tetap menunggu penyataan resmi dari DPRD Kota Bekasi, untuk membuat pernyataan sikap penolakan Omnibus Law secara tertulis. Mereka meminta ketua DPRD menerima dan memberi penjelasan kepada peserta aksi.

Lihat juga...