Membela Siapa?

OLEH: LUDIRO PRAJOKO

NEGARA harus memonopoli alat-alat koersi, kata Weber. Lalu, dikuasakan kepada militer, juga polisi. Bangsa ini memang memiliki pengalaman dengan polisi sejak zaman kolonial Belanda, juga zaman Jepang. Tak perlu dikisahkan: mereka memang bengis.

Repressive State Apparatus (RSA), kata Althusser, yang berfokus pada kecakapan dan tindakan represif berpola militer, dalam rangka reproduksi kapitalis. RSA tunduk pada komando, perintah pimpinan. Acapkali melebihi ketundukan kepada Tuhan.

Pimpinan tunduk patuh, mengomando seturut kehendak pemerintah. Karena pemerintah wujud dari negara, dan negara wujud dari kehendak rakyat.

Benar, dari rakyat itulah pemerintah muncul. Tapi, selanjutnya terjadi semacam silogisme, kesesatan berpikir: tindak represif RSA merupakan manifestasi kehendak pemerintah yang kongruen dengan kehendak negara.

Filsafat politik memang berupaya membuat dunia manusia yang memiliki hasrat kuasa dapat dipahami dan terasa indah. Sampai kita menyaksikan ada yang tak beres dalam logika: Pemerintah = Negara = Rakyat.

Pemerintah, dibanyak tempat, hampir selalu meluncur menjadi penguasa.

Pada zaman Orba dulu, militer, khususnya AD, menjadi garda depan penjaga dan pembela penguasa yang dikomandoi Pak Harto. Sedemikian rupa, sehingga Indonesia kokoh sebagai NOB (Negara Otoritarian Birokratik), yang bertumpu pada ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Waktu itu Golkar bukan parpol, tapi lebih menyerupai waduk yang menampung hasil jaring kooptasi.

Untungnya, Pak Harto tidak membahayakan negara. Sikap beliau sangat keras terhadap komunis, melindungi kedaulatan negara dan bangsa, sangat peka terhadap hal-hal yang berbau SARA. Warga keturunan Tionghoa hanya boleh berdagang dan menjadi kaum profesional. Dihalau dengan cemeti agar menjauh dari gelanggang berebut kursi.

Pak Harto memang menindas demokrasi. Pemilu-Pemilu Orba, sebagaimana direkam Liddle, hanyalah akal-akalan 5 tahunan. KKN tumbuh beranak pinak. Kasus besar korupsi kala itu: Pertamina, yang membuat nama Ibnu Sutowo melejit. Tapi, tak sampai hitungan triliun. Kekerasan, pelanggaran HAM berat, sering berulang sampai akhir dekade 80-an. Korban hampir selalu umat Islam.

Semua itu kita benci (waktu itu).

Sejauh terkait otoritarianisme Orba yang menindas demokrasi, bila kita renungkan hari ini, ada godaan kuat untuk menyimpulkan: tampaknya, waktu itu kita tidak tahu, bahwa Pak Harto tahu, demokrasi itu (terbukti) membawa monster yang berbahaya bagi bangsa ini. Dan, Pak Harto tahu, kita (sampai hari ini) belum memiliki kepiawaian menjinakkan monster itu.

Ada Petisi 50. Budiman Sujatmiko, Cum Suis, yang berulah menentang Orba dipenjara, tapi mereka tidak diborgol untuk dipertontonkan layaknya opera monyet. Pak Harto tentu sangat paham, bagaimana Belanda menyiapkan secara seksama pengasingan Pangeran Diponegoro, termasuk memilih kuda yang akan disertakan.

Hubungan sipil-militer asimetris. Banyak ranjau bagi masyarakat sipil: jabatan kepala daerah (bupati-gubernur), pos-pos strategis, penguatan parpol, apalagi sipil menyentuh wilayah sensitif tentara: ideologi (Pancasila), komando perang, promosi jabatan para jenderal, anggaran militer, persenjataan.

Militer, sebagai lembaga, memeluk erat dengan semua itu. Sampai akhirnya kesulitan membedakan antara membela penguasa dengan membela negara.

Reformasi telah menggiring militer kembali ke barak. Dua puluh dua tahun sudah. Banyak hal telah berubah. Militer cepat belajar menyesuaikan diri dengan alam demokrasi (liberal) ini. Perwira Tinggi (Pangdam dan jajaran Mabes) tak lagi terkesan “jagoan” seperti zaman Orba. Juga, semakin terbuka terhadap komando, sebagaimana ditunjukkan ketika menggasak gerakan OPM tempo hari.

Satu hal yang tampaknya masih abu-abu bagi kalangan hijau, batas pembeda antara: pemerintah dan penguasa, membela penguasa dan membela negara. Terbukti dari silang sengketa pandangan dan sikap para purnawirawan dan petinggi militer berkenaan dengan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan (ATHG) terhadap eksistensi dan kedaulatan negara: ideologi Pancasila, SARA, sumber daya kekayaan bangsa, pengaruh asing, dan kembalinya otoritarianisme.

Jenderal, ini memang soal membela siapa! ***

Ludiro Prajoko, Aktivis

Lihat juga...