Menkeu: Daya Beli Akan Tetap Terjaga Meski UMP tak Naik

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani menilai daya beli masyarakat tetap akan terjaga meski Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak naik di tahun 2021 mendatang. Pasalnya, laju inflasi tercatat masih sangat rendah, bahkan terjadi deflasi dalam 3 bulan terakhir.

“Meski demikian, pemerintah tetap akan memaksimalkan cara lain agar konsumsi rumah tangga tetap stabil, seperti meneruskan penyaluran bantuan sosial (bansos),” ujar Menkeu dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020) di Jakarta.

“Penyaluran bansos telah terbukti efektif memperbaiki daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari membaiknya konsumsi produk makanan dan minuman,” sambungnya.

Pemerintah, kata Menkeu, di dalam UU APBN 2021, telah menganggarkan Rp110,2 triliun untuk bansos melalui program pemulihan ekonomi nasional senilai total Rp356,5 triliun. Beberapa bansos yang dipastikan berlanjut hingga tahun depan misalnya program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, kartu prakerja, serta subsidi gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat tanpa mengganggu neraca keuangan perusahaan yang juga membutuhkan dukungan agar pulih pascapandemi.

“Itu yang dipakai instrumen fiskalnya untuk membantu sehingga perusahaan tetap bertahan atau bangkit kembali tapi masyarakat dan pekerja tetap bisa dijaga daya belinya,” ujarnya.

Dengan tidak naiknya UMP, Menkeu berharap kebijakan UMP dapat membantu pelaku usaha mempertahankan bisnisnya. Dengan demikian, mereka tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, stagnasi UMP diumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dia merilis surat edaran yang meminta para gubernur menetapkan nilai UMP 2021 sama dengan tahun ini karena pandemi Covid-19. Kebijakan itu menjadi jalan tengah yang harus diambil untuk melindungi pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

“Kebijakan itu juga didasarkan pada kajian mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional mengenai dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Kajian itu menunjukkan pandemi telah menurunkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam pembayaran upah,” pungkas Ida.

Lihat juga...