Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Masih Normal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Meski perekonomian global dan domestik masih diselimuti ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, namun hingga kuartal (triwulan) III tahun 2020, stabilitas sistem keuangan nasional masih berada dalam situasi normal dan terjaga.

Menteri Keuangan, sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengungkapkan, bahwa aktivitas perekonomian global di kuartal III/2020 menunjukkan pemulihan pasca mengalami tekanan yang dalam pada triwulan II 2020 akibat pembatasan sosial di berbagai negara semenjak diumumkannya pandemi Covid-19 oleh World Health Organization (WHO).

“Perkembangan ini sejalan dengan revisi International Monetary Fund (IMF) terhadap proyeksi pertumbuhan PDB global tahun 2020 menjadi -4,4 persen year on year (yoy), dari proyeksi Juni 2020 sebesar -5,2 persen (yoy). Revisi tersebut terutama ditopang pemulihan aktivitas ekonomi triwulan III 2020 di negara maju dan Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan serta mobilitas global yang kembali meningkat pasca pelonggaran pembatasan sosial,” ujar Menkeu dalam jumpa pers KSSK, Selasa (27/10/2020) secara virtual.

Selain itu, perekonomian domestik juga secara berangsur-angsur membaik, terutama setelah mengalami tekanan pada triwulan II 2020 sebesar -5,32 persen, didorong oleh percepatan realisasi stimulus fiskal dan perbaikan ekspor.

“Belanja Pemerintah pada triwulan III/2020 meningkat untuk bantuan sosial dan dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah tersebut mengurangi kontraksi pada konsumsi rumah tangga yang menunjukkan adanya perbaikan,” tandas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu memastikan, bahwa KSSK terus mendukung proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan dengan memobilisasi seluruh instrumen kebijakan dan regulasi.

“Dari sisi pengelolaan fiskal, APBN telah melaksanakan fungsi counter cyclical yang efektif pada triwulan III/2020, ditunjukkan dengan defisit APBN hingga akhir triwulan III/2020 yang mencapai Rp682,1 triliun atau 4,16 persen terhadap PDB,” tutur Menkeu.

Kemudian, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menambahkan, dari sisi moneter, BI melanjutkan kebijakan moneter dan makro prudensial yang longgar. Selama triwulan III/2020, suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) telah diturunkan sebesar 25 bps menjadi 4,00 persen.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, saat memberikan paparan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (27/10/2020) secara virtual. Foto: Amar Faizal Haidar

“BI juga memperkuat bauran kebijakan dengan melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan fundamental dan mekanisme pasar melanjutkan injeksi likuiditas (Quantitative Easing) ke pasar keuangan serta perbankan. Kemudian juga melanjutkan komitmen pendanaan APBN melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana dalam mendukung program PEN. Juga memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non-UMKM sektor-sektor prioritas dalam PEN sampai dengan 30 Juni 2021,” jelas Perry.

Lebih lanjut, Perry pun mengatakan, bahwa BI akan terus memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah dan melanjutkan perluasan akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk percepatan pemulihan ekonomi serta keuangan digital khususnya UMKM sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.

“Kami di KSSK akan terus memperkuat sinergi kebijakan. Siap mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Serta mendorong pemulihan ekonomi dengan mencermati dinamika perekonomian maupun pasar keuangan global dan domestik,” pungkas Perry.

Lihat juga...