Menkop UKM: UU Ciptaker Permudah Sertifikasi Halal UMKM

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) komitmen melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mempermudah sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan, industri halal telah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di dunia. Pada 2018, nilainya sekitar US$ 2,2 triliun dengan laju pertumbuhan mencapai 5,2 persen per tahun.

Data State of The Global Islamic Economy Report 2019-2020 menunjukkan produk makanan Indonesia belum mampu menembus 10 besar peringkat dunia.

Dalam hal ini, menurutnya, Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah.

“Laju pertumbuhan industri halal sebesar 5,2 persen per tahun. Namun, untuk produk makanan halal, Indonesia belum masuk 10 besar,” ujar Teten, pada peluncuran program ‘Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajamen Produk Halal bagi Usaha UMKM’ di Jakarta, seperti dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Selasa (20/10/2020) sore.

Menurutnya, tantangan terbesar sertifikasi halal pada UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi yang tinggi, sehingga menyulitkan mereka dalam mengaksesnya. Dan selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal.

Teten mengatakan, pihaknya akan mempermudah sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil tanpa di pungut biaya sesuai dengan UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan.

“Melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM gratis,” ujarnya.

Selain fasilitas sertifikasi halal, Kemenkop UKM juga akan melakukan pendampingan untuk edukasi manajemen produk halal dan program pelatihan.

Pelatihan akan dilakukan di 71 pusat layanan usaha terpadu yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia. “Program pelatihan yang diprioritaskan yakni pemasaran digital manajemen halal untuk seribu pelaku UMKM,” ujarnya.

Karena berdasarkan survei bank Dunia tercatat 42 persen pelaku UMKM di Indonesia telah beralih pada platform digital selama masa pendemi Covid-19. Sehingga menurutnya, ada kenaikan sebesar 26 persen dan 3,1 juta transaksi setiap harinya selama masa pandemi, sesuai dengan survey yang dilakukan McKensey.

Teten berharap pelatihan digitalisasi dapat meningkatkan literasi UMKM akan pentingnya sertifikasi halal.

Lebih lanjut dia menyampaikan,  Kemenkop UKM akan terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan untuk mendukung pengembangan JPH.

Tercatat, sejak tahun 2015-2019 pihaknya telah memfasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM.

“Bahkan hasil survei kami menunjukkan bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omzet usahanya naik sebesar 8,53 persen,” ujarnya.

Selain fasilitas sertifikasi halal, Kemenkop UKM juga melakukan pendampingan baik dalam bentuk memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya.

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menambahkan, program kolaborasi pemerintah dengan sejumlah perusahaan digital ini merupakan momentum untuk penguatan pelaku UMKM agar mampu bertahan di masa pandemi Covid-19.

Apalagi menurutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan selain menjamin produk halal juga meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dalam menjual dan memasarkan produknya.

“Itu penting bagi UMKM untuk memahami dan memenuhi produk halal,” ucap Fachrul.

Dia menjelaskan, pada tahun anggaran 2020 ini, Kemenag telah mengalokasikan fasilitas dan sertifikasi produk halal bagi 3.283 pelaku UMK.

Kebijakan memberikan fasilitasi halal secara gratis ini membawa dampak yang tidak sederhana, salah satunya sebaran UMKM yang jumlahnya mencapai 62,5 juta pelaku.

Sehingga menurutnya, jika diambil setengahnya saja, ada 30 juta pelaku UMKM yang tentunya membutuhkan dukungan kapasitas dana, SDM (sumber daya manusia), ketersediaan penyelia halal, pengawas dan sistem informasi serta komunikasi yang dapat mendukung proses sertifikasi halal tersebut.

“Ini bukan berarti kita surut, malah sebaliknya menjadi tantangan bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi,” pungkasnya.

Lihat juga...