Muhammadiyah: Self Declare Halal Harus Dijamin Ormas Islam

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Nadratuzzaman Hosen, pada acara diskusi virtual di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA — Ketua Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban (LPH-KHT) Pimpinan Pusat (PP), Muhammadiyah, Nadratuzzaman Hosen mengatakan, Muhamaddiyah mendukung niat pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah sertifikasi halal.

Namun demikian terkait self declare halal untuk usaha kecil mikro UKM yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker), dia mengusulkan agar konsepnya dijamin oleh ormas Islam.

“Usulan kami dalam self declare, itu tidak boleh produsen hanya menyatakan sendiri produknya itu halal. Karena pengetahuan mereka tentang haram halal itu minim. Maka, kami inginnya harus dijamin oleh ormas Islam, umpanya Muhammadiyah,” ungkap Nadra, kepada Cendana News saat dihubungi pada Jumat (30/10/2020).

Karena menurutnya, self declare halal yang ada dalam UU Ciptaker itu menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat. Sehingga konsumen menjadi ragu dan bertanya-tanya apakah produk yang dibelinya itu halal atau tidak.

“Karena masyarakat yang tidak tahu ilmu hukum agama, nanti dia menyatakan halal itu dia buat 100 persen halal. Padahal dalam trilogi Islam tidak ada 100 persen halal. Halal ya halal,” jelas Nadratuzzaman Hosen yang menjabat Wakil Ketua Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, self declare ini biasanya dikualitas mutu bukan di halal. ” Karena halal ini, kalau motong ayam contohnya, tanpa bismillah sama yang pakai bismillah, ya kelihatan ayam juga. Cuma yang satu halal, satunya nggak,” tukasnya.

Namun memang kata dia, pemerintah sekarang ini mengalami kesulitan karena banyak Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ilegal, tidak higienis dan tukang potongnya juga tidak jelas.

Dalam dukungan percepatan proses sertifikasi halal, LPH KHT PP Muhammadiyah memfokuskan kepada usaha kecil mikro (UKM) warga Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia.

“Kami tidak main yang besar, karena UKM yang membutuhkan sebenarnya. Di situ warga muhammadiyah banyak, dan kami memposisikan sebagai pembina mereka”, ujarnya.

Pembinaan dilakukan karena menurutnya, ketika disarankan untuk sertifikasi halal produknya, pelaku UKM itu sudah ketakutan duluan.

“Mereka takut produknya tidak halal, belum lagi prosesnya lama. Kalau tidak jualan bisa kelaparan keluarganya. Inilah masalahnya, dan harus ada pembinaan,” ujarnya.

Sementara kata dia, dalam UU Cipta Kerja tidak disebut pembinaan, meskipun memang biaya sertifikasi halal bagi mereka digratiskan.

Lihat juga...