MUI Bahas UU Omnibus Law Cipta Kerja

Editor: Koko Triarko

Wakil Sekertaris Jendral  (Wasekjen) MUI), Amirsyah Tambunan, pada konferensi press di kantor MUI Pusat Jakarta, beberapa waktu lalu. -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja perlu dilakukan agar masyarakat menjadi paham substabsi dari norma dan pasalnya.

Wakil Sekretaris Jendral  (Wasekjen) MUI), Amirsyah Tambunan, mengatakan Dewan Pimpinan (DP) MUI sedang melakukan pembahasan Undang-Undang Omnibus Lawa Cipta Kerja (UU Ciptaker), setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (16/10/2020), dan menerima naskah UU tersebut dari Menteri Sekertariat Negara (Mensesneg), Pratikno pada Minggu (18/10/2020).

Pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini dilakukan pada rapat DP MUI, Selasa (20/10/2020) hari ini.

“DP MUI dan tim hukum MUI sedang  mempelajari naskah asli UU tersebut, dan akan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Amirsyah, kepada Cendana News, saat dihubungi Selasa (20/10/2020).

Dia mengatakan, masukan itu nanti bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), yaitu  prosedur hukum yang menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Jadi, mekanisme ini agar substansinya harus dilihat, sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Namun demikian, disebutkan dia sesuai atau tidaknya dengan harapan masyarakat, itu tergantung kepada substansi UU ini yang di dalamnya terdapat norma terdiri dari pasal-pasal.

“Nah, pasal-pasal itu kan harus kita baca lagi, dan nanti ada turunannya PP, Perpres atau Peraturan Menteri (Penmen) dan sebagainya,” imbuhnya.

Sehingga, menurutnya UU tersebut dinyatakan kontitable kalau sesuai dengan norma dan fakta, yaitu bagaimana menerapkan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini di masyarakat.

Sebaliknya, sebut dia, kalau tidak sesuai dengan harapan masyarakat untuk mewujudkan angkatan kerja yang ditenggarai tingginya pengangguran. Maka, ini justru akan kontra produktif.

“Jadi, pelaksanaan ini penting, tapi di atas semua itu memang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi dan literasi.

Kalau tidak, menurutnya akan terjadi komunikasi yang tidak memberikan pemahaman yang komprehenship kepada masyarakat.

“Karena pada akhirnya UU ini dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, tidak hanya pemerintah. Tapi, juga masyarakat dan penegak hukum,” ujarnya.

Maka, DP MUI melakukan pembahasan UU Ombibus Law Cipta Kerja ini lebih mendalam per pasal. Sehingga, kemudian MUI bisa memberikan masukan atau usulan kepada pemerintah, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Disosialisasikan kepada masyarakat, karena ada komunikasi kurang bagus. Maka, diperlukan dialog dan diskusi, sehingga niat baik menciptakan lapangan kerja dapat terwujud,” ujarnya.

Selain itu, hal penting juga adalah kedaulatan rakyat untuk menikmati kekayaan alam sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bisa dilakksanakan.

Lihat juga...