Mutasi Nakes di Sikka Sebabkan Pelayanan Kesehatan Terganggu

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Mutasi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang dilakukan Bupati Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bulan September 2020, membuat pelayanan kesehatan di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Sikka terganggu.

Bahkan mutasi tersebut juga dipersoalkan anggota DPRD Sikka dengan mengatakan mutasi yang dilakukan merupakan hal terburuk sepanjang sejarah keberadaan Kabupaten Sikka. Hal ini juga dikeluhkan beberapa kepala Puskesmas.

“Kami di Puskesmas Mapitara ada 8 tenaga kesehatan yang dimutasi keluar namun hingga kini belum ada mutasi tenaga pengganti yang masuk,” kata Laurensius Laro, Kepala Puskesmas Mapitara, saat ditemui Cendana News di kantornya, Jumat (9/10/2020).

Kepala Puskesmas Mapitara, Kabupaten Sikka, NTT, Laurensius Laro saat ditemui di kantornya, Jumat (9/10/2020). Foto: Ebed de Rosary

Laurensius mengatakan, posisi kosong yang ditinggalkan tenaga kesehatan yang dimutasi tersebut belum ada staf yang menggantikan sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas Mapitara pun tidak berjalan maksimal.

Menurutnya, di bulan Oktober sudah mulai memasuki musim penghujan dan biasa terjadi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD). Sementara di puskesmas Mapitara hanya tersedia 3 orang perawat saja sehingga dikhawatirkan akan kewalahan melayani pasien.

“Kalau misalnya terjadi ledakan kasus DBD maka akan berdampak buruk karena tenaga medis kami terbatas. Pasti  kewalahan apabila jumlah pasien mengalami peningkatan,” sebutnya.

Laurensius mengaku tetap optimis tetapi dengan tenaga medis yang terbatas, maka berpotensi meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (ABI) termasuk penyakit DBD.

Ia membeberkan, 8 tenaga kesehatan yang dimutasi keluar yakni 1 orang tenaga Promosi Kesehatan (Promkes), 2 orang perawat, 1 perawat gigi serta 4 orang bidan. Kondisi di Puskesmas Mapitara seorang tenaga kesehatan menangani 7 sampai 8 program.

“Sudah ada surat tugas untuk 8 tenaga yang akan bertugas di Puskesmas Mapitara. Namun mereka semua mengundurkan diri dengan alasan mengalami sakit sehingga tidak bersedia ditempatkan di sini,” ungkapnya.

Laurensius juga mengaku dampak mutasi tersebut ada beberapa program belum terpenuhi karena keterbatasan tenaga kesehatan. Termasuk program Vilaria terkait pembagian obat pun belum bisa berjalan karena petugas yang menangani program ini juga ikut dimutasi.

Dirinya pun mengaku sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dikatakan bahwa BKD akan mencari tenaga kesehatan yang masih berusia muda untuk ditempatkan di Puskesmas Mapitara.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Waipare, Armania Sukance, mengaku, di tempatnya terjadi penumpukan tenaga kesehatan sehingga secara otomatis tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan.

Menurut Armania di Puksesmas Waipare terdapat 106 petugas termasuk Tenaga Kerja Sukarela (TKS), 58 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sebelumnya berjumlah 98 orang tenaga kerja.

“Sebelum tanggal 10 September ada mutasi staf ke tempat kami tetapi tidak bermasalah. Namun mutasi setelahnya yang sempat dibatalkan. Tapi staf tersebut tetap datang dan bertugas di tempat kami,” ungkapnya.

Armania mengaku kelebihan tenaga bidan,  saat ini terdapat 18 tenaga bidan yang bertugas di Puskesmas Waipare dan beberapa tenaga kesehatan yang dimutasi sedang menjalani masa orientasi.

Lihat juga...