‘Omnibus Law’ tak Berdampak Positif pada Usaha Bidang Keagamaan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Forum SATHU selaku wadah komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Lintas Asosiasi Umrah dan Haji Khusus Indonesia, menyoroti terkait UU Omnibus Law yang telah disahkan dalam pleno.

Mereka menilai, UU tersebut belum memberi dampak keadilan di sektor usaha keagamaan, khususnya usaha di bidang penyelenggara umrah dan haji. Kelahiran UU Omnibus Law seyogyanya untuk mendukung perkembangan dunia usaha ternyata tidak untuk usaha di bidang keagamaan.

“Secara khusus kami menyoroti penambahan pada pasal 94 ayat 1 butir K dan ayat 2 yang sebelumnya tidak termuat dalam RUU yang menjadi pokok pembahasan kami, dan banyak lain yang tidak terakomodir,” ujar Artha Hanif,  Sekjen dari Forum SATHU dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Jumat (23/10/2020).

Atas hal tersebut, lanjutnya, Forum SATHU menilai, adanya penyusupan untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam pasal 94 ayat 1 butir K yang akan ditindak lanjuti dengan ayat 2 sangat berpotensi menimbulkan penampungan dana umrah dari masyarakat yang sangat besar. Sebagaimana juga sudah terjadi pada dana setoran awal haji yang saat ini sudah mencapai sekira Rp130 triliun.

Menurutnya, pengertian pasal tersebut juga pernah termuat dalam SK Dirjen No.323 tahun 2019 yang ditolak lewat gugatan ke PTUN. Dan gugatan tersebut sudah inkrah setelah banding Kemenag ditolak oleh Pengadilan Tinggi TUN.

Diakuinya, bahwa sebelumnya secara informal pelaku penyelenggara umrah dan haji pernah diminta menghadap dan diterima dua anggota Baleg di ruang kerja Ketua Baleg. Tapi tim Forum SATHU jelasnya, hanya diminta meyakinkan Baleg bahwa ke depan tidak akan ada terjadi kasus penelantaran jamaah seperti terjadi pada kasus FT dan AT.

“Kami diterima hanya 15 menit dan berharap akan ada pertemuan formal. Kenyataannya pertemuan tidak pernah terjadi sampai disahkan UU Omnibus Law,” ujar Artha.

Atas hal tersebut, Forum SATHU secara resmi meminta Presiden Jokowi agar memberi perhatian atas Omnibus Law khususnya di bidang keagamaan agar terwujud rasa keadilan yang positif dengan menerbitkan Perpu sebagai perbaikan atas pasal tersebut. Karena usaha umrah dan haji adalah usaha yang terkait dengan kegiatan ibadah.

“Usaha ini adalah satu-satunya sektor usaha yang dimiliki umat muslim,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Satu Forum SATHU, Asrul Azis Tabah, menambahkan, bahwa dari puluhan usulan asosiasi hanya satu yang diakomodir. Hal lain harapnya agar ada perbaikan terutama terkait persyaratan akreditasi dalam perpanjangan perizinan yang masih membebani pelaku usaha selaku penyelenggara haji dan umrah.

Padahal jelasnya, akreditasi adalah kebutuhan pemerintahan bukan kewajiban pengusaha. UU menyebutkan, izin usaha umrah berlaku sepanjang perusahaan bersangkutan melaksanakan ibadah umrah. Akreditasi kewajiban pemerintah maka biaya akreditasi tidak dibebankan kepada penyelenggara setiap memperpanjang perizinan.

Saat ini, jumlah usaha penyelenggara umrah di Indonesia kurang lebih mencapai 1300 usaha. Dan 80 persen di antaranya bisa dikategorikan sebagai usaha UKM dengan modal di bawah Rp4 miliar. Jika dalam UU Omnibus Law menentukan deposit bagi penyelenggara tentu sangat memberatkan. Ketentuan deposit tidak meringankan penyelenggara.

“Harusnya pemerintah peka karena dalam UU Omnibus Law, yang dibicarakan sektor keagamaan hanya umrah dan haji. Tapi, di sektor tersebut tidak ada satu pun pasal mempermudah penyelenggara haji,” tegasnya.

Dalam UU Omnibus Law ada hal ganjil yang mewajibkan setiap penyelenggara membuka sebuah rekening tabungan untuk menampung semua biaya yang diterima dari masyarakat. Hal tersebut jelasnya, secara sederhana dipahami bahwa ini ada keinginan untuk melakukan penampungan terlebih dahulu, sebelum digunakan penyelenggara ibadah umrah.

“Terus terang kami melihat hal ini mau mengikuti penyelenggara haji khusus yang sudah menampung dana masyarakat dari setoran awal. Ini sangat tidak adil dan menuai pertanyaan diapakan uang itu,” jelas Asrul.

Dia mengumpamakan jika kondisi normal umrah satu musim ada satu juta berangkat. Artinya setiap hari akan ada 5000 warga Indonesia ke Mekah. Kalau dana itu harus ditampung dulu setelah setoran 15 juta baru dikembalikan, maka setiap hari akan tertampung 75 miliar.

“Untuk apa uang ini. Sementara penyelenggara memerlukan uang itu,” tukasnya

Sementara, Ketua Pembina Forum SATHU, Fuad Hasan, mengakui bahwa protes dari pengusaha penyelenggara umrah dan haji sesuatu hal mendasar yang harus mendapat tanggapan serius pemerintah. Karena yang terbebani adalah masyarakat muslim yang akan melakukan ibadah umrah dan haji.

“Bukankah tujuan Omnibus Law untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi semua pihak. Tapi apa yang terjadi semua pengusaha di bidang keagamaan keberatan,” papar Fuad.

Dia menganalogikan bahwa saat ini saja untuk pembelian rumah dan mobil bisa dengan DP nol persen. Tapi kenapa biaya umrah dan haji yang seyogyanya untuk ibadah harus membebani dengan aturan deposito dan lainnya. Sementara jika warga ke negara lainnya seperti Las Vegas, Makau, atau lainnya, tidak ada sistem deposit.

“Masyarakat sebenarnya sudah mau turun memprotes soal Omnibus Law khusus untuk penyelenggaraan umrah dan haji. Tapi kami tahan, kami coba menyampaikan aspirasi melalui media. Karena ini sangat rentan persoalan agama sebagai pertimbangannya,” ujar Fuad Hasan.

Lihat juga...